0
0
Kompasnasional | Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) perlu mewaspadai kelompok yang tengah menyudutkan Firli Bahuri terkait kasus penggunaan helikopter perusahaan swasta.
Neta menyebut ada Taliban and The Gang yang menurutnya selalu berusaha memolitikkan kasus tersebut guna menjadikan KPK sebagai alat politik dan mengkriminalisasi lawan.
“Target kelompok Taliban and The Gang adalah berusaha menyingkirkan Firli dari KPK secepat mungkin agar kekuasaan mereka di lembaga antirasuah itu pulih kembali,” ujar Neta melalui siaran pers ke media, Rabu (26/8).
Neta mengatakan tampilnya Firli sebagai ketua KPK membuat kelompok Taliban and The Gang merasa gerah karena pengaruh dan kepentingan mereka terganggu. Sehingga, semua yang dilakukan Firli selalu dianggap salah dan mereka merasa benar sendiri.
Oleh karena itu IPW mengharaokan Dewas KPK bersikap profesional, modern dan tepercaya (promoter) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli.
Mantan wartawan itu menegaskan, ada dua poin yang perlu dilakukan Dewas KPK dalam menangani kasus helikopter Firli itu. Pertama, kata Neta, Dewas KPK tidak mendengarkan suara-suara kelompok Taliban and The Gang, termasuk mantan pimpinan KPK lembaga antirasuah itu.
“Sebab saat menjabat mereka juga banyak masalah, bahkan masalah hukumnya masih mengambang hingga kini,” paparnya.
Kedua, lanjut dia, Dewas KPK perlu memanggil perusahaan pemilik helikopter tersebut untuk didengar penjelasannya. Sebab, Neta mengaku memperoleh info bahwa helikopter yang dinaiki Firli merupakan taksi udara dengan trayek Palembang-Bengkulu.
“Siapa pun bisa menyewanya, misalnya dari Palembang ke Kayu Agung, lalu penyewa lain minta di antar ke Batu Raja, dan penumpang lain minta di antar ke Bengkulu. Dan biaya penerbangan per jam Rp 30 juta,” katanya.
Neta juga meminta Dewas KPK mengabaikan opini yang dibangun kelompok Taliban and The Gang bahwa naik helikopter adalah sebuah kemewahan.
Sebab, kata dia, apa yang dilakukan Firli sebagai ketua KPK bukanlah sebuah kemewahan, melainkan karena faktor efisiensi waktu dan keamanan.
“Jika Firli menggunakan jalan darat selama empat jam tentu tidak efektif waktunya, selain itu keamanan dirinya sebagai ketua KPK juga berpotensi bermasalah,” paparnya.(JPNN/Red)
