0
0
Kompasnasional | Membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Hal itu perlu dilakukan baik dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.
“Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” ujar Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI)Siti Zuhro menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk dicari solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Menurutnya, kalau permasalahan hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” jelasnya
Siti menerangkan perlunya melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.Saling mencemooh, saling melecehkan, ini kan sama sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.(M/Red)
