0
0
Kompasnasional l Pemerintahan Kabupaten Muara Enim secara mengenjutkan mendadak kosong, karena Bupati Juarsah ditahan KPK. Sementara Sekretaris Daerah meninggal beberapa waktu yang lalu.
Untuk jalannya roda pemerintahan, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung mengambil alih dan menunjuk Sekda Sumsel Nasrum Umar menjad Pelaksana Harian (Plh).
Asisten I Setda Kabupaten Muara Enim, Herman Tabrani memastikan roda pemerintahan akan terus berjalan di bawah arahan Gubernur Sumsel Herman Deru. “Masyarakat diimbau tidak panik karena pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya di Griya Agung Palembang, Senin (15/2/2021) malam.
KPK menetapkan Bupati Muara Enim Juarsah (JRH) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Juarsah langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.
Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan dalam konstruksi perkara, perkara tersebut berawal pada tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.
“Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa ‘commitment fee’ dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF (Robi Okta Fahlefi),” ujar Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Selain itu, JRH selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. (INSS/Red)
