0
0
PONTIANAK KALBAR | KOMPAS Nasional- Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021 mulai dicanangkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. Pencanangan tersebut diselenggarakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).
Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, pembangunan Gerbangdutas ini diharapkan dapat menyentuh wilayah Temajuk.
Dia memaparkan, Temajuk merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus.
“Pantainya 42 kilometer tanpa putus, terumbu karang, dan lobster, menjadi salah satu tujuan wisata. Justru yang mempromosikan Temajuk Malaysia,” kata dia.
H. Sutarmidji mengatakan, mengatakan di tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di perbatasan. Dia berupaya akan meningkatkan status 35 desa tertinggal di perbatasan menjadi desa mandiri.
Selain itu, H. Sutarmidji juga menyinggung PDRB Kalbar yang kini menduduki peringkat nomor 2 Regional Kalimantan. “Ekspor impor kita mencapat USD 250 juta. Dengan dioperasikannya Pelabuhan Kijing, mudah-mudahan PDRB kita bisa menjadi yang tertinggi di Kalimantan,” harapnya.
Oleh karenanya, pembangunan batas negara di Aruk ini juga diharapkan dapat menjadi pintu ekspor. Selain itu, H. Sutarmidji juga mengatakan pembangunan batas negara yang aman, berdaulat, dan berdaya saing ini dapat diwujudkan bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Saya berharap Gerbangdutas ini bisa meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sambas khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” tutup dia.
Pada kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menyambut baik pencanangan pembangunan terpadu perbatasan ini. Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pemerintah melakukan pembangunan di perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan. Pembangunan perbatasan dikoordinasikan olen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, di mana 27 institusi bergabung dalam anggota BNPP.
“Presiden Jokowi, telah memberikan arahan dan kita menggunakan pendekatan kesejahteraan, dan melakukan pembangunan di perbatasan. Pemerintah mengajak 27 institusi yang bergabung dalam BNPP untuk menggapai tujuan mulia membangun perbatasan, membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Mahfud MD.
Dia mengatakan, adalah komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional di perbatasan. Pembangunan perbatasan, kata Mahfud MD, mengandung dua aspek.
“Aspek pertama, menekankan kepada keutuhan teritori atau wilayah. Wilayah lintas batas tidak terkelola dengan baik. Aspek dua, dalam keutuhan ideologi, harus dijaga agar tidak muncul radikalisme, separatisme, dan tidak diintervensi negara asing, seperi yang terjadi di Natuna. Banyak kapal-kapal asing di perairan laut,” paparnya.
Mahfud MD kembali menjelaskan, ada empat arah strategis dalam pembangunan perbatasan nasional. Empat arah strategis itu adalah, penetapan batas wilayah negara yang tegas, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara, serta penegasan batas negara.
“Pada 9 Maret 2020, arahan Presiden RI bisa mengontrol dan mengevaluasi pembangunan di perbatasan, agar bisa sinergi dan terarah,” ujar Mahfud MD.
Sesuai arahan tersebut, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Meskipun dalam kondisi keterbatasan negara disebabkan pandemi Covid-19, Pemerintah berkeyakinan bahwa pembangunan di perbatasan negara akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kita melaksanakan arahan Presiden RI di tengah keterbatasan negara. Pada Tahun 2021, pemerintah menganggarkan Rp 8,96 triliun untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, tepatnya di 54 kabupaten, lebih terinci lagi di 222 kecamatan diberikan prioritas,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini.
Pembangunan perbatasan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), akan mengkoordinasikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa, dalam membangun kawasan perbatasan yang dapat terukur dan terkoordinasi dengan baik. Pembangunan perbatasan ditargetkan dapat selesai sesuai rencana.
“Agar terbangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang terdampak Covid-19, dapat meningkatkan perekonomiannya,” tambah dia.
Menko Polhukam berharar agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Dia mengatakan, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran akan terwujud.
“Saya dan Pak Tito percaya kita semua di bawah wadah BNPP, agar rencana pembangunan perbatasan dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Hasnan Sutanto
