Viewer: 646
0 0

Home / Korupsi

Selasa, 8 September 2020 - 11:05 WIB

KPK dan Kemenkopolhukam Ikut Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Viewer: 647
0 0
Terakhir Dibaca:48 Detik

Kompasnasional | Kejaksaan Agung tengah melakukan gelar perkara kasus dugaan suap fatwa bebas Mahkamah Agung yang menyeret Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa, 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIB.

Gelar perkara ini juga dihadiri oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal Polri, dan Komisi Kejaksaan. Berdasarkan pantauan Tempo, seluruh perwakilan instansi telah datang.

Baca Juga  Yunarto Wijaya Puji Nyali Pendeta Bongkar Korupsi di Kalteng, Laode Tandai KPK: Perlu Ketemu Beliau!

Kasus ini diketahui telah dilimpahkan tahap satu oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, lantaran berkas belum dinyatakan lengkap atau P21, penyidik Kejaksaan Agung kemudian melaksanakan gelar perkara kedua bersama empat instansi lainnya.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Ia juga telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 12 Agustus 2020.

Baca Juga  Bupati Kutai Timur dan Istri Ditangkap di Hotel, Ini Kasusnya

Jaksa Pinangki disebut-sebut telah menerima suap sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7,4 miliar yang terkait dengan sebuah fatwa di Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra yang sempat buronan selama 11 tahun.(T/Red)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Arsip

Asal Mula Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Bansos Yang Menyeret Sylvi

Korupsi

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi dan Lanjutkan Perkara Pinangki

Korupsi

Semua Tersangka ASABRI Bakal Dikenakan TPPU

Berita

KPK Segera Periksa Petinggi Lippo Group Terkait Suap Izin Meikarta

Korupsi

Buronan Kejaksaan Ditangkap KPK saat Asyik Makan di Senayan

Berita

99 Kepala Daerah yang Jadi Pasien KPK
KPK Bidik Maruli, Terkait Kasus Bansos di Sumut-kompasnasioal

Arsip

KPK Bidik Maruli, Terkait Kasus Bansos di Sumut

Berita

Bupati HST Minta KPK Tak Jual Kendaraan Mewahnya