0
0
Tapsel, Kompas Nasional – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Syahrul M Pasaribu,SH beserta rombongan meninjau Tapal Batas antara KabTapsel dengan Kab. Tapanuli Utara (Taput) dan Kab Padang Lawas Utara (Paluta). Lokasi peninjauan yakni, antara Desa Padang Mandailing Garugur, Kec Saipar Dolok Hole, Kab. Tapsel dengan Desa Dolok Saut, Kec. Simangumban, Kab. Taput, Minggu (7/2/2021) lalu.
Adapun dasar kunjungan Bupati ke wilayah tersebut yakni, atas keberatan masyarakat terhadap pembangunan gapura tapal batas yang dilakukan Pemkab Taput.
Dimana, sebelumnya sudah ada hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat No.05/BAD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang rapat fasilitasi penyelesaian penegasan batas di Provinsi Sumut segmen batas antara Kab Taput dengan Tapsel.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pemerintah Provsu, Pemkab Taput, Pemkab Tapteng, Pemkab Tapsel, Pemkab Toba Samosir dan Topdam I/Bukit.
Bupati Syahrul menyampaikan, adapun poin-poin dari berita acara tersebut menyebutkan, Pemprov Sumut akan memfasilitasi verifikasi lapangan antara Kab Taput dengan Kab Tapsel secara bersama-sama terkait keberadaan aset daerah dan Desa/Kelurahan, hasil verifikasi lapangan dilaporkan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan oleh Pemprov Sumut paling lambat pada Minggu ke II Februari 2019, dengan dilengkapi data/dokumen yang relevan.
Jika sampai tanggal yang ditentukan tidak terdapat laporan dari Pemprov Sumut, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menentukan penarikan garis batas berdasarkan data/dokumen yang ada. Selanjutnya apabila ada Pemkab yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas pada saat verifikasi, maka Pemkab yang tidak hadir dianggap setuju dengan hasil verifikasi.
Sedangkan selama penegasan batas belum selesai, maka kedua pemerintah kabupaten yang berbatasan tidak diperkenankan melakukan aktifitas di sekitar koridor garis batas termasuk pemasangan pilar batas.
Mengingat poin-poin tersebut belum terlaksana hingga saat ini, maka kepada Pemkab Tapsel dan Pemkab Taput untuk saling menghormati dan mempedomani hasil kesepakatan bersama tersebut sambil menunggu instruksi dari Pemprov Sumut maupun Kemendagri RI, Terang Bupati.
Dijelaskannya, terkait soalan tapal batas antar warga satu Kecamatan atau Kab/Kota, maka itu semua sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dari Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat. Soalan tapal batas ini harus mendapat klarifikasi Pemerintah Pusat. “Maka kedudukannya sangat tinggi, Jelasnya.
Pada kesempatan itu, warga KabTapsel juga mempersoalkan terkait pemasangan Gapura tapal batas yang dipasang Pemkab Taput lantaran telah masuk ke wilayah Tapsel sepanjang lebih kurang 1,1 Km. Atas hal itu, Bupati mencoba menenangkan warga dengan mengatakan, semua persoalan tapal batas adalah tanggungjawab Pemkab Tapsel dan akan mengacu pada RTRW yang dikeluarkan Pemprov Sumut.
Persoalan tapal batas itu juga, kata Bupati, merupakan kepentingan Nasional, sebab wilayah itu masuk dalam catchment area (daerah tangkapan air) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan. Pihaknya juga akan mendesak Pemerintah Pusat terutama Kementerian terkait untuk segera diadakan penyelesaian, apalagi persoalan ini menyangkut masalah lingkungan maupun energi baru terbarukan
“Termasuk permasalahan jalan maupun lampu penerangan jalan yang ada di sini. Jadi masyarakat saya harapkan untuk tenang dalam menyikapi persoalan ini,” Ucap Syahrul.
Dipesankannya, kepada penerus masa kepemimpinannya nanti, agar dapat memperjuangkan hal ini. Sebab, pada Perda RTRW Kab. Tapsel terkait batas-batas wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Provsu yang sudah diakui di Pemerintah Pusat melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), Pesannya.
Syahrul berharap agar Bupati Tapsel yang terpilih nanti setelah menjabat akan menjadikan persoalan ini menjadi program prioritasnya karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Meski nanti ada persoalan dalam penyelesaiannya, maka harus diambil jalan musyawarah. Para OPD nanti juga harus mengerti dan dapat membantu program ini agar berjalan dengan baik. “Jadi, ini harus benar-benar diselesaikan jika kita sayang dengan rakyat kita,” Tegasnya.
Setelah dari Kec. SDH dilanjutkan perjalanan menuju ke Kec. Aek Bilah Desa Aek Latong/Aek Urat untuk melihat perbatasan dengan Kab Paluta yang sering disebut Segitiga Mas Kecamatan Dolok, dan disini masalah tidak ditemukan.
Turut mendampingi Bupati Syahrul, mewakili Forkopimda Tapsel, Bupati Tapsel terpilih dengan suara terbanyak, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, Kaban Kesbangpol, Hamdy S Pulungan, Kadis PMPTSP, Sofyan Adil Siregar, Kadis Pertanian, Bismark Maratua Siregar, Kadis PMD M Yusuf, Kepala BKD, Ahmad Syuaib Harianja, Kadis Lingkungan Hidup, Sahrir Siregar, Kabag Humas dan Protokol Isnut Siregar, Kabag Pemerintahan Yohanes dan Forkopimcam serta Pejabat lainnya. (K Ikhfan)
