0
0
Sanski berat menanti warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang belum melakukan perekaman e-KTP. Jika sampai 30 September 2016 warga belum juga membuat e-KTP, maka KTP mereka akan dinonaktifkan.
Kabid Kependudukan Disdukcapil HSS Rachmat mengatakan, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan sanksi kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sampai 30 September 2016.
Sanksi administrasi yang dikenakan kepada warga yakni penonaktifan KTP. Selain itu, warga juga tidak akan mendapatkan pelayanan publik seperti pengurusan BPJS, membuka kartu perdana atau membuat rekening bank.
“Hingga tak bisa melakukan pelayanan kepolisian, kesehatan, surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin perkapalan dan lain sebagainya,” ujar Rachmat di laman Radar Banjarmasin, Rabu (31/8).
Pemkab HSS juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) dengan nomor 470/135/Disdukcapil tertanda Sekda HSS HM Ideham dan tembusan Bupati HSS Achmad Fikry.
“Surat edaran sudah dilayangkan ke semua camat untuk disampaikan ke seluruh masyarakat, agar segera melakukan perekaman,” imbuh Rachmat.
Menurut Rachmat, dari jumlah wajib KTP di HSS yang mencapai 194.141 jiwa, sebanyak 185.925 di antaranya sudah melakukan perekaman. Artinya, tersisa 8.216 masyarakat masih belum merekam.
“Sampai per 24 Agustus masyarakat yang sudah memiliki fisik KTP elektronik sebanyak 164.172 jiwa. Dan belum cetak 21.758 jiwa,” ujarnya.
Untuk ketersediaan blanko e-KTP, Rachmat mengklaim saat ini masih cukup. Dia mengatakan, pihaknya melakukan beberapa langkah terkait banyaknya warga yang belum perekaman.
Salah satunya melakukan penyisiran sekaligus pelayanan akta dua kali dalam satu bulan di setiap kecamatan di Kabupaten HSS.
“Sampai memperbaiki peralatan perekaman di tingkat Kecamatan yang rusak, agar dapat optimal melayani perekaman,” tuturnya (pjkst|dwk)
