0
0
Kompasnasional l Tidak digelarnya Pilkada 2022 disinyalir sejumlah pihak bertujuan menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 karena dia akan kehilangan panggung hampir dua tahun. Pengamat politik Karyono Wibowo pun mengingatkan Anies dan para pendukungnya tak usah merasa paling dijegal.
Menurut Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada telah memicu perdebatan publik.
“Perkembangan sementara, ada enam fraksi (PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PPP, PKB, dan PAN) yang setuju Pilkada 2024. Sementara, tiga fraksi lainnya (PKS, Demokrat dan Nasdem) tetap pada pendirian agar normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan,” ungkap Karyono kepada SINDOnews, Senin (1/2/2021).
Karyono mengaku pihaknya mencermati bahwa tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta .
Bahkan, lanjut Karyono, ada juga para pihak yang mengaitkan lebih jauh ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 bahkan dicurigai merupakan skenario untuk menyingkirkan Anies dari arena pertarungan Pilpres 2024.
Menurutnya, premis ini menarik untuk dianalisis dan diuji sejauhmana relevansi, korelasi, dan signifikansinya. Tapi ini baru semacam hipotesis umum yang masih membutuhkan pembuktian. Karenanya, Anies dan para pendukungnya jangan merasa paling dijegal, karena hal ini pun berdampak kepada kepala daerah yang lainnya.
(SN/Red)
