0
0
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan bebas visa bagi Tiongkok. Pasalnya, kebijakan itu banyak disalahgunakan oleh tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, data TKA Tiongkok yang dilansir Kementerian Ketenagakerjaan berjumlah sekitar 21 ribu adalah kebohongan besar. Sebab, data tersebut hanya mencatat TKA legal yang punya keahlian dan berketrampilan. Sedangkan yang dipersoalkan serikat buruh dan masyarakat adalah TKA Tiongkok yang tidak punya keahlian, tidak berketrampilan, dan ilegal.
KSPI mencatat jumlahnya mencapai ratusan ribu orang yang bekerja di sektor manufaktur, PLTU, perdagangan, jasa dan tersebar di Bali, Kalimantan, Sulawesi Utara, Papua, Banten hingga Jakarta.
“Bahkan, di Pulogadung ada TKA Tiongkok ribuan orang sebagai unskill worker tidak tercatat di Kemenaker,” kata Said kepada wartawan, Senin (26/12).
Dia mengatakan, kehadiran ribuan TKA ilegal asal Tiongkok telah melanggar Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang menyebut TKA yang diperbolehkan di Indonesia hanya yang punya keahlian khusus, wajib didampingi satu pekerja lokal, dan menghormati budaya lokal seperti bisa berbahasa Indonesia.
“Tapi faktanya TKA Tiongkok bekerja unskill worker seperti sopir forklift, tukang batu, operator mesin dan lain-lain yang menghilangkan kesempatan kerja buruh lokal,” jelas Said.
Untuk itu, KSPI mendesak pemerintah mengambil langkah menghentikan kehadiran TKA asal Tiongkok yang tidak punya keahlian karena akan membahayakan bangsa Indonesia dari segi ekonomi, budaya, sosial, bahkan ideologi dan politik.
“Stop retorika menaker yang sibuk menyangkal data TKA Tiongkok dan memberikan data keliru kepada Presiden Jokowi,” tegas Said (pjkst|dwk)
