0
0
Jakarta, JejakNasional – Pemerintah memastikan penerapan larangan truk obesitas alias Zero Over Dimension Over Load (ODOL) berjalan di 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
“Ya, secara umum masih on the track,” katanya.
AHY mengatakan pemerintah rutin melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk mengawal target zero ODOL tersebut.
“Itulah mengapa kami rajin sekali melakukan rakor baik yang terbuka bagi media maupun yang tertutup, termasuk yang parsial,” katanya.
Dalam rapat tersebut, AHY mengatakan tiga isu yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera diselesaikan. Sebutnya, pemberantasan pungli, kesejahteraan supir truk serta deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan angkutan barang.
AHY mengatakan praktik pungli yang terjadi di lapangan membuat para pengusaha maupun supir truk membawa beban yang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang dikeluarkan.
Ia menyebut setiap truk bisa mengeluarkan biaya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta per tahun hanya untuk pungli di jalan raya. Menurutnya, hal ini juga lah yang membuat biaya logistik di Indonesia mahal.
“Jadi, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini,” katanya.
AHY menegaskan pemerintah bakal memberantas pungli secara keseluruhan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Polri untuk memberantas praktik pungli di Indonesia.
“Jadi, pencegahan nomor satu, tapi penindakan selalu menjadi opsi yang bisa digunakan untuk menegakkan hukum yang seharusnya dikawal bersama-sama,” katanya.
Isu kedua yang mendapatkan perhatian yakni adanya peningkatan kesejahteraan supir truk yang selama ini rentan dalam sistem logistik di Indonesia. Dalam banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat truk obesitas, para pengemudi tidak memiliki pilihan lain selain mengemudikan kendaraan dengan beban berlebih demi memenuhi tuntutan pekerjaan.
“Kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. Upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaannya juga harus dipastikan. Agar secara menyeluruh, ini juga kita dedikasikan untuk bukan hanya menjamin keselamatan pengemudi di jalan, tapi juga sama-sama kita mencari jalan. Makanya kita hadirkan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ke depan,” katanya.
Ketiga yakni, pentingnya deregulasi dan sinkronisasi aturan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor transportasi dan logistik.
“Banyak aturan yang harus kita sederhanakan, bukan hanya dipangkas, tapi juga diintegrasikan satu sama lain, sehingga tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan ataupun penegakan di lapangan, implementasinya di lapangan, karena jelas rujukannya, jelas referensi dan peraturannya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pelaksanaan berpotensi mundur karena adanya permintaan tambahan waktu dari Polri untuk sosialisasi dan pemasangan alat pemantau truk di tol.
“Mundur mungkin ya, tapi nggak sampai terlalu lama. Kalau sampai 2027 seperti yang saya bilang selama ini, makin kita mundur maka kita berikan peluang terjadinya kecelakaan yang berkaitan ODOL makin banyak. Lebih cepat lebih baik agar tak ada korban timbul dari ODOL,” tutur Dudy.
Ia juga merespons soal kekhawatiran kebijakan zero ODOL bisa memicu inflasi. “Nggak tahu saya, itu lebih ke urusan Korlantas dan Kemenhub. Saya diinfokan, tapi saya nggak ikut secara dalam,” katanya.
(YA/JJN)
