0
0
Kompasnasional l Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi mengimbau agar Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengundurkan diri dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Muradi, pengunduran diri supaya menghilangkan kesan Presiden Joko Widodo terlibat.
“KSP kan berarti orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi. Karena itu, untuk menghilangkan kesan Presiden Jokowi terlibat atau menjadi beban bagi Presiden Jokowi, maka sebaiknya Pak Moeldoko mengundurkan diri,” ujar Muradi.
Pengunduran diri ini, kata Muradi, bisa atas inisiatif dari Moeldoko sendiri atau Jokowi yang meminta Moeldoko mengundurkan diri. Moeldoko, kata dia, bisa menjadi salah satu menteri kabinet saja, tetapi bukan lagi menjadi KSP.
“Dengan pengunduran diri ini juga maka Moeldoko bisa lebih fokus mengurus Partai Demokrat termasuk mungkin upaya di pengadilan atau rekonsiliasi dengan kubu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) serta menyiapkan langkah-langkah serius menghadapi Pemilu Serentak 2024,” jelas dia.
Moeldoko, kata dia, bisa segera mengundurukan diri dari KSP. Paling lambat, menurut Muradi, setelah urusan legalitas kepengurusan Partai Demokrat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Paling lambat dua atau tiga bulan ke depan mengundurkan diri dari KSP,” pungkas Muradi.
Diketahui, Moeldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang baru dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). Moeldoko dipilih oleh para peserta walaupun tidak hadir di dalam acara itu.
Keputusan kader dan pengurus PD yang memilih Moeldoko itu disahkan lewat pengetukan palu sidang oleh pimpinan rapat, Johnny Allen Marbun. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, yang kalah suara ketika voting dilaksanakan.
“Memutuskan menetapkan, pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat 2021-2025,” ujar Marbun.
Keputusan lainnya adalah bahwa kepengurusan PD dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dinyatakan demisioner.
Merespon hal tersebut, Ketua Umum versi Kongres V Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan KLB tersebut illegal karena dihadir oleh peserta yang bukan pemilih suara sah Partai Demokrat. AHY minta Pemerintahan Jokowi tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. (BS/Red)
