0
0
Kompasnasional l Para pegiat hak asasi manusia menyambut keputusan pemerintah daerah Pakistan melarang apa yang disebut “tes keperawanan” dalam pemeriksaan korban-korban perkosaan.
Peraturan yang berlaku di Provinsi Punjab, akan mengakhiri praktik fisik memeriksa selaput dara dan pemeriksaan dengan memasukkan “dua jari”.
Hakim Pengadilan Tinggi Lahore, Ayesha Malik, mengatakan tes itu merupakan “penghinaan” dan tidak “memiliki nilai forensik”.
Keputusan itu diterapkan menyusul dua petisi yang diajukan di Provinsi Punjab oleh aktivis hak asasi manusia.
Para pegiat HAM telah lama menuntut diakhirinya tes keperawanan sebagai bagian dari evaluasi medis dalam kasus perkosaan, dengan mengatakan tidak ada landasan ilmiah.
Keputusan Senin (04/01) itu berlaku di Punjab namun bisa menjadi preseden di pengadilan tinggi lain.
Petisi serupa tengah diajukan di pengadilan tinggi Sindh.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut tes itu tidak memiliki manfaat ilmiah dan melanggar hak asasi manusia.
Dalam putusannya, Hakim Malik mengatakan tes itu sangat “mengganggu” dan “tidak berdasarkan pada pertimbangan medis dan ilmiah”.
Menjawab putusan itu, Menteri Federal untuk Sains dan Teknologi, Chaudhry Fawad, menyambut dan menyebutnya sebagai “putusan penting”.(BBCI/Red)
