0
0
Kompasnasional | Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri harus mendengar masukan dari masyarakat dalam mengungkap kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Chandra. Apalagi kasus ini melibatkan dua anak buahnya, Irjen Polisi Napoleon Bona Parte dan Brigjen Polisi Prasetyo.
Menurutnya, Polri sangat serius mengungkap skandal gratifikasi tersebut. Hal itgu untuk menunjukkan ke publik bahwa marwah hukum masih ada dan harus ditegakkan di Indonesia.
Dalam penegakan hukum, katanya, Polri harus peka dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
“Ini juga menjadi hal penting, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terkoyak,” katanya.
Ia mengakui, penegakan hukum terkadang dirasakan kurang adil dan masih banyak hal yang harus diperbaiki.
“Marwah institusi harus terus menerus kita perbaiki dan kita jaga. Polri juga harus mampu mengawal dan selalu berada di depan dalam menyuksekan program-program pemerintah,” katanya.
“Apalagi, dalam situasi saat ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menangani dampak covid dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Listyo mengungkapkan, sesuai paradigma baru, Polri harus benar-benar menginternalisasi dan mengejawantahkan nilai-nilai Tri Brata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian.
Karena, menurutnya, masyarakat saat ini sudah sangat kritis. Sedangkan Polri sudah menjadi lembaga publik yang sangat terbuka.
“Gampang dilihat orang, oleh karena itu, transparansi dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas menjadi penting untuk menjaga kepecayaan publik,” ujar Listyo.
Karenanya, Polri harus mau menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelayan masyarakat.
“Dengan mau mendengar, Polri pasti akan mudah menyerap masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui apa yg diharapkan masyarakat dari Polri,” tuturnya.(GM/Red)
