0
0
Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini tinggal 18 juta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Namun, blangko yang tersedia hanya 3,1 juta.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, sekarang masih tersisa sekitar 18 jutaan penduduk yang belum merekam. Dari total tersebut, termasuk masyarakat di luar negeri dan data ganda.
“Namun nanti mendekati akhir September akan kami evaluasi lagi jumlah detailnya berapa,” kata Zudan seperti dikutip dari laman Kemendagri.
Dia menjelaskan, dari 18 juta penduduk yang terhitung belum merekam, ada sekitar 7 juta penduduk di antaranya yang berada di luar negeri. Kemudian, untuk data ganda, Ditjen Dukcapil Kemendagri sempat melacak jumlahnya mencapai 1,5 juta e-KTP.
Terkait ketersediaan blanko, kata Zudan, Pemerintah masih memiliki 3,1 juta keping blanko. Sebanyak 1,8 juta beredar di daerah, dan 1,3 juta dipegang Dukcapil Pusat.
Setiap harinya, rata-rata 100-150 ribu keping blanko disalurkan ke daerah. “Itu artinya hanya cukup sampai pertengahan Oktober nanti,” ujar dia.
Zudan menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil komunikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal pemotongan anggaran untuk pos pelayanan e-KTP.
“Kami tak bisa lagi restrukturisasi anggaran. Sebab pada kuartal pertama sudah kami ambil Rp145 miliar, kemarin pada kuartal kedua Rp344,5 miliar. Totalnya Rp498 miliar. Sudah tidak bisa lagi kami ambil dari pos-pos anggaran yang lain,” ucap dia (otnm|dwk)
