0
0
PONTIANAK KALBAR,KOMPAS NASIONAL.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.H., M.M., didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Sugeng Hariadi, M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pembukaan Sektor Pendidikan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara daring di Ruangan Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (26/8/2021).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, juga diikuti secara daring oleh Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia.
Menko Maritim dan Investasi menjelaskan 77 kabupaten/kota yang berada pada PPKM level 2 dan 3 di Jawa-Bali telah membuka sekolah tatap muka sebanyak 50%.
“Kalau kita buka sekolah tatap muka justru akan terjadi masalah.
Perlu ada kehati-hatian. Kita harus menjadikan sekolah sebagai prioritas,” kata Luhut B. Pandjaitan saat membuka Rakor Evaluasi Pembukaan Sektor Pendidikan Selama PPKM.
“Saya minta kepada Mendikbud Ristek untuk melaporkan evaluasi pembukaan sektor pendidikan selama PPKM,” tegasnya.
Menkes mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai kajian serta memastikan kehidupan akan kembali normal untuk semua aktivitas kehidupan di masa depan.
“Kita sudah melakukan kajian terhadap aktivitas yang perlu perhatian.
Misalnya, semua sekolah harus memiliki ventilasi terbuka, durasi belajar juga harus diatur, selang-seling bergantian beberapa jam,” harap Budi Gunadi Sadikin.
Di kesempatan yang sama, Mendikbud Ristek menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terlama yang anak-anaknya tidak sekolah.
Di negara maju, sektor pendidikan selalu dijadikan prioritas.
“Indonesia mengambil kebijakan yang aman tapi jaraknya sangat kritis,” ujar Nadiem Makarim.
Usai mengikuti rakor tersebut, Wakil Gubernur mengatakan Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar) sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Saat ini Provinsi Kalbar berada pada PPKM level 3. Masih ada 2 daerah yang masuk zona merah, yakni Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak.
PTM tidak perlu dilakukan di Kabupaten Melawi.
Sementara di Kabupaten Landak sudah sebagian sekolah melaksanakan PTM.
Namun, karena Kabupaten Landak sudah masuk zona merah, PTM kembali dipertimbangkan.
Saya berharap PTM dapat dilaksanakan di kecamatan yang tidak berada di zona merah,” tutup orang nomor dua di Kalbar.
Hasnan Sutanto
