1
0
SAMOSIR, Jejak Nasional – Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Samosir kini menjadi ujian berat bagi integritas Pemerintah Kabupaten Samosir. Kasus yang awalnya hanya menyeret Kadis Sosial FAK, kini merembet pada dugaan keterlibatan korporasi desa dan oknum pejabat tinggi daerah.
Bumdesma Marsada Tahi, yang baru saja diresmikan oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom pada 31 Juli 2024, diduga menjadi instrumen utama dalam dugaan praktik haram ini. Direktur Utama Bumdesma, Perawati Sitanggang, kini didesak untuk bertanggung jawab atas penunjukan langsung lembaganya sebagai penyedia barang bantuan yang menggeser hak warga atas bantuan tunai.
Kronologi dan Dugaan Pelanggaran Dugaan penyelewengan bermula ketika dana bantuan dari Kementerian Sosial dialihkan fungsinya. Warga yang seharusnya menerima uang tunai untuk pemulihan pasca-bencana, justru dipaksa menerima alat pertanian/modal usaha yang disediakan oleh Bumdesma Marsada Tahi. Penunjukan langsung ini dianggap cacat prosedur dan sarat akan kepentingan (conflict of interest).
Pernyataan Sikap Masyarakat Samosir Masyarakat menyayangkan sikap diamnya pimpinan daerah atas keterlibatan lembaga yang baru saja ia resmikan. “Sangat tidak logis bantuan bencana dijadikan lahan bisnis melalui Bumdesma yang belum memiliki pengalaman. Kami meminta Kejaksaan Negeri Samosir tidak tebang pilih dan segera memanggil Direktur Bumdesma serta mendalami keterlibatan pemberi kebijakan di tingkat atas,” ujar sala seorangperwakilan warga yang enggan dituliskan namanya.Masyarakat Samosir meminta agar Kejaksaan Negeri Samosir Mengusut tuntas aliran dana dari Dinas Sosial ke rekening Bumdesma Marsada Tahi, Memeriksa legalitas penunjukan langsung yang mengabaikan transparansi pengadaan barang dan jasa. Mendalami peran Bupati Samosir dalam memberikan “karpet merah” bagi operasional Bumdesma tersebut di tengah bergulirnya dana Bansos. Sebab kasus ini bukan hanya soal kerugian uang negara sebesar ratusan juta rupiah, melainkan soal hilangnya rasa empati terhadap warga yang sedang berduka akibat bencana namun bantuannya justru diduga disunat oleh oknum tak bertanggung jawab (01/JJN)
