0
0
Kompasnasional | Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi pencopotan Kompol Otniel Siahaan dari jabatan Kapolsek atas dugaan penganiayaan yang dialami saksi kasus pembunuhan di Polsek Percut Sei Tuan. Yang besangkutan bersama sejumlah personel ditarik untuk diperiksa Bidpropam Polda Sumut.
Kendati demikian, KontraS Sumut mendesak Polri untuk menerapkan pelanggaran pidana kepada seluruh personel yang diduga terlibat penganiayaan terhadap saksi bernama Sarpan.
“Kami mendukung kepolisiaan menegakkan disiplin secara profesional dan transparan. Selain itu yang patut kami tunggu yakni soal sanksi pidananya,” kata Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam, Sabtu (11/7/2020).
Dia menilai, pendekatan penegakan hukum merupakan langkah yang wajib diambil dalam memulihkan nama baik Polri. Sekaligus menjadi alarm bagi siappaun personel Polri agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
“Supaya jadi preseden agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Jangan cuma didiamkan, lalu minta maaf dan berdamai. Dukungan masyarakat diperlukan untuk mengawal kasus-kasus semacam ini. Selain itu, si korban juga harus mendapat rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya,” ujarnya.
Amin mengatakan, dalam KUHAP, seorang tersangka memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi polisi. Apalagi yang diperiksa seorang saksi. Karena itu, penyidik Polsek Percut Seituan dinilai sudah melanggar prosedur pemeriksaan.
“Terlepas siapapun pelakunya, apakah polisi atau bukan, justru itu pentingnya kasus ini dilaporkan secara pidana,” ucapnya.
KontraS mendorong penyidik untuk mengungkap siapa saja pelaku penganiayaan. Ini untuk membuktikan aparat sekalipun tidak kebal hukum jika melakukan kesalahan.
“Saya kira proses hukum pidana dan sanksi etika ini sama pentingnya untuk membuktikan kepolisian mampu menegakkan hukum secara baik dan benar,” ujar Amin.(HN/Red)
