Home / Arsip / Arsip 2016 / Nasional

Senin, 22 Februari 2016 - 04:59 WIB

Hari Ini, Pemerintah Bakal Tenggelamkan 30 Kapal Pencuri Ikan

Viewer: 565
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 29 Detik

KOMPASNASIONAL.COM

JAKARTA – Pemerintah melalui Satgas 115, menenggelamkan 30 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di lima lokasi berbeda.

“Ini merupakan kegiatan penenggelaman kali pertama di tahun 2016 dan akan dilakukan di lima lokasi berbeda,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tyas Budiman yang memimpin penenggelaman kapal di Pontianak, Senin (22/2/2016) pagi.

Kelima lokasi dan jumlah kapal yang ditenggelamkan itu adalah:
1. Pontianak, Kalimantan Barat; 8 kapal Vietnam.
2. Bitung, Sulawesi Utara; 10 kapal (enam Filipina, empat Indonesia)
3. Batam, Kepulauan Riau; 10 kapal (tujuh Malaysia, tiga Vietnam)
4. Tahuna, Sulawesi Utara; satu kapal Filipina
5. Belawan, Sumatera Utara; satu kapal Malaysia.

“Prosesi penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 melalui live streaming dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, yang diledakkan secara serentak pada Senin (22/2/2016), tepat pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama intensif TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga  Jokowi: Usai Dilantik, Kami Presiden-Wapres Seluruh Rakyat Indonesia

Ini membuat jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 hingga saat ini sudah 151 kapal yang terdiri dari 50 kapal Vietnam, 43 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia, dua kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok dan 14 kapal berbendera Indonesia.

Baca Juga  Kapolda Metro sebut dua pria ini 90 persen terlibat penyiraman Novel

Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

“Serta berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana,” ujar dia.(kn/tbnn)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Arsip

Mohon Maaf Panglima, Niki Yatim Piatu Punya Anak Dua

Berita

Cerita Tetangga Tentang Pelaku Bom Polrestabes Surabaya

Arsip

Pebalap Muda Yamaha Galang Hendra, Siap Turun di Ajang World Supersport 300

Arsip

Hati-hati! Ini Ciri-ciri Penipuan Berkedok Investasi

Berita

Banjir Padang, Pemprov Sumbar Tetapkan Status Tanggap Darurat Sepekan
Foto 2 anggota Propam Polres Anambas mengawal Aipda Ra melakukan sidang komisi kode etik Polri

Berita

Bawa Sabu 2,2 Kg, Oknum Polres Anambas Dipecat-Dipenjara 18 Tahun

Arsip

Ini Permasalahan Antara Polisi VS Satpol PP di Makassar Berujung Bentrok
Bos Agung Sedayu Group Datang Lagi ke KPK-KompasNasinal

Arsip

Bos Agung Sedayu Group Datang Lagi ke KPK