0
0
PONTIANAK KALBAR | KOMPAS Nasional – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui konferensi video di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/5/2021).
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menekankan ada tiga poin penting.
Pertama, meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.
BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
“Karena hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD.
Sedangkan serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen,” papar Presiden Joko Widodo.
Kedua, Kepala Negara menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
Untuk itu, kata dia, pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, serta perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.
Selanjutnya, Presiden Jokowi memberikan instruksi agar BPKP, serta APIP kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terus mengawal program pembangunan dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan.
“Terus diikuti hal-hal seperti ini.
Tidak sekadar mengulang-ulang terus.
Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” katanya.
Hasnan Sutanto
