Home / Berita

Kamis, 29 Juli 2021 - 09:37 WIB

Gubernur Kalbar H.Sutarnidji Dorong Kemudahan Prosedur Realisasi APBN

Viewer: 651
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 22 Detik

PONTIANAK KALBAR KOMPAS NASIONAL.COM- Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, memandang perlu adanya evaluasi terhadap kemudahan dalam merealisasikan anggaran.

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan secara daring pada acara “Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021” di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/7/2021).

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran.

Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” tegas dia.

Setiap daerah membutuhkan percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan di semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Baca Juga  ULTAH DWP KAB TOBA KE 22 FOKUS KE UMKM

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja yang dilakukan oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Kebijakan Pemerintah Pusat tidak juga bisa disalahkan.

Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah, Gubernur yakin semua program yang telah disusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer, saya yakin program-program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan cepat,” ungkap H. Sutarmidji.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

Baca Juga  Kunjungi Posko RT Tangguh, Dandim 1203/Ktp Minta Satgas Terus Ingatkan Warga Tentang 5M dan 3T.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik.

Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar dia.

Menyinggung masalah Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH), Gubernur meminta agar landasan hukum perhitungannya didasarkan pada daerah penghasil.

“Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH), seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya infrasrktruktur lebih terjaga,” tutup orang nomor satu di Kalimantan Barat ini.

Hasnan Sutanto

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Pemkot Bogor Bicara soal Aktivasi Sekolah di New Normal, Begini Konsepnya

Berita

Ini Kronologi Dugaan Penganiayaan Versi Ratna Sarumpaet

Berita

Wali Kota Pematangsiantar Diwakili Plh Sekda Zainal Siahaan Hadiri Pelantikan Pengurus Al Jami’yatul Washliyah Periode 2021-2026

Berita

Aster Kasdam XII/Tpr Hadiri Pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting 

Berita

Wali Kota Pematangsiantar Hadiri Acara Pembukaan MTQ ke 54 Tahun 2022 Tingkat Kecamatan Siantar Martoba

Berita

Sat Polair Polres Bengkayang Laksanakan Patroli Rutin Dan imbau Kepada Warga 5 M Mencegah Penyebaran COVID-19

Berita

Polisi Benarkan Maheer At Thuwailibi Ditangkap, Diduga Terkait Ujaran Kebencian

Berita

Bupati Tapsel : PKK Telah Banyak Membantu Dalam Menyukseskan Program Pemerintah