0
0
Kompasnasional l Politisi partai Gerindra Fadli Zon menanggapi aksi yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Jumat, 27 November lalu sebagai bentuk cari perhatian.
Pernyataannya ini dipicu oleh sigapnya Bima yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor bersama Kapolresta Bogor Kota dan Dandim 0606 Kota Bogor mendatangi RS UMMI Bogor, usai mendapat laporan bahwa Habib Rizieq menolak untuk di tes swab.
“Kota Bogor itu wilayah tugas saya. Karena itu, saya akan mendatangi rumah sakit untuk meminta klarifikasi, mengapa menolak,” ucap Bima pada Jumat, 27 November 2020.
Atas tindakan Bima tersebut, lembaga medis dan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang juga menangani Habib Rizieq, menyebut tindakan yang dilakukan Bima Arya tidak beretika. Lebih lanjut, Bima dianggap melakukan tindakan intervensi terhadap tenaga medis dan mengganggu privasi pasien yang sedang beristirahat.
“Wali kota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak manapun,” tutur Ketua Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 28 November 2020.
Menanggapi polemik itu, Fadli Zon menduga tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor itu merupakan upaya untuk mencari-cari perhatian demi mendapatkan peluang politik.
Cuitan Fadli Zon itu mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, dugaan Fadli Zon kepada Bima soal mencari perhatian dan peluang politik bukanlah apa-apa, jika dibandingkan dengan upaya mencari uang haram dengan memanfaatkan kebijakan ekspor.
“Gpp lah daripada nyari uang haram lewat kebijakan ekspor…” tulis Yunarto Wijaya dalam akun media sosial Twitter miliknya.
Meski tidak disebutkan dalam cuitannya siapa dan apa yang dimaksud, namun cuitan Yunarto Wijaya diduga adalah upaya untuk menyindir Fadli Zon sebagai kader dari Partai Gerindra, tempat dari mantan Wakil Ketua Umumnya, Edhy Prabowo yang beberapa waktu lalu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus terkait ekspor benih lobster.
Atas kejadian itu, Edhy Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan keluar dari Partai Gerindra dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa dikhianati olehnya. (PRB/Red)
