HALSEL – KOMPAS NASIONAL | Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel, Sagaf Hi Taha, menyoroti pemberitaan terkait aktivitas Galian C di Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang beroprasi tampa memiliki izin resmi.
“Setiap aktivitas penambangan berskala besar ,baik itu perseorangan maupun korporasi yang di lakukan untuk kepentingan bisnis maka wajib memiliki Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB),” kata Sagaf Hi Taha, kepada Kompasnasional.com, Sabtu (24/4/2021).
Bahkam sudah tiga bulan lebih PT. moderen Raya dan PT Ikhlas Bangun Sarana (IBS) melakuakn aktivitas Galian C di wilayah Gane Barat, namun aktivitas tersebut tidak mengantongi Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).
“Sebagaimana yang diatur dalam UU minerba nomor 3 tahun 2020, jika tidak mengantongi SIPB maka itu termasuk dalam praktik penambngan ilegal, dan stiap kgiatan yang tidak berijin dipastikan melanggar hukum,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I itu juga menegaskan bahwa penegak hukum harus memberika kepastian hukum pada publik bahwa para pelaku korporasi yang bercokol dan mengeruk kekayaan negara tampa izin demi kepentingan pribadi juga dapat di proses hukum.
“Untuk itu kami berharap kepada pihak terkait baik camat maupun polsek untuk bisa memastikan apakah aktivitas penambngan galian C atau pertambangan batuan yang ada di Gane Barat itu memiliki izin atau tidak,” harapnya.
Jika tidak, sambung Sagaf, maka aktivitas pertambangan Galian C itu perlu di tertibkan untuk keptingan negara dan daerah, baik dari aspek lingkungan, eknomi, sosial maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, kata Sagaf, terkait Izin UKL dan UPL yang di keluarkan Dinas Perkim-LH untuk PT. Ikhlas Bangun Sarana, merupakan syarat teknis dari sekian syarat teknis lain yang harus dimliki untuk mendapatkan SIPB.
Untuk itu dirinya bersama Komisi III berencana melakukan peninjauan ke lokasi pertambangan Galian C. “Insya Allah nanti kita degan kmisi 3 akan on the spot kesana,” tutur Sagaf
(FIK)







