0
0
Para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik melontarkan kritik terhadap pemerintah Indonesia pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Senin lalu dalam kasus pelanggaran hak asasi di Papua.
Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga di PBB menyampaikan kekhawatirannya tentang keadaan di Papua.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pelanggaran hak asasi di Papua terjadi karena rakyat Papua ingin merdeka.
“Pelanggaran hak asasi di Papua Barat dan keinginan untuk merdeka adalah dua sisi dari koin yang sama,” ujar Manasseh, seperti dilansir stasiun televisi ABC, Senin (26/9).
“Banyak laporan pelanggaran hak asasi di Papua Barat berhubungan dengan keinginan untuk merdeka lantaran pelanggaran itu dilakukan oleh Indonesia yang membungkam segala bentuk oposisi,” kata dia.
Namun kritikan mereka itu mendapat respon keras dari delegasi Indonesia yang diwakili oleh Nara Masista Rakhmatia. Perempuan cantik berusia 34 tahun ini mengatakan kritik dari negara-negara Pasifik itu bermotif politik dan bermaksud mengalihkan isu di dalam negeri mereka sendiri.
“Pernyataan mereka yang bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat yang kerap melanggar ketertiban dan melakukan serangan bersenjata,” kata dia.
“Itu adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sungguh tidak elok dan berbahaya jika suatu negara menyalahgunakan forum PBB, termasuk pertemuan majelis umum ini,” ujar Nara.
Laporan pencarian fakta dari Keuskupan Agung Brisbane pada Mei lalu menyebut di Papua tengah terjadi genosida perlahan karena banyak terjadi penyiksaan dan pelecehan.
Indonesia sudah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi di Papua di forum-forum internasional (mdk|dwk)
