Home / Nasional

Selasa, 26 Januari 2021 - 22:52 WIB

Berkas Provinsi Tapanuli Didukung Ketua DPR RI, Gubernur dan DPRD Sumut

Viewer: 547
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 57 Detik

Kompasnasional l Politisi Partai Golkar Ir Leo Nababan sangat setuju pernyataan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bahwa Indonesia layak jadi 45 provinsi dan berterimakasih DPD mendorong pemekaran Provinsi. Pasalnya, wilayah NKRI ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote. Sehingga untuk mengurusi wilayah yang luas tersebut perlu banyak pemekaran kabupaten/kota dan provinsi.

Dikatakannya, setelah nanti Presiden mencabut moratorium dan menetapkan Provinsi Tapanuli jadi provinsi baru, perlu penambahan provinsi baru lagi di Sumut, yakni Provinsi Kepulauan Nias (Kepnis) dan Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Kemudian di tanah Papua perlu ditambah 4 provinsi lagi untuk menambah stabilitas keamanan di bumi Cendrawasih. Kodam juga harus lebih dari dua. Termasuk pembangunan infrastruktur untuk menambah kesejahteraan bagi masyarakat Papua sehingga sejajar dengan provinsi lainnya.

“Pulau Kalimantan harus mekar 2 provinsi lagi, ditambah rencana Provinsi Madura dan Provinsi Bogor. Sekarang ini di Indonesia ada 34 provinsi, jika ditambah Protap, Tabagsel, Kepni, Provinsi Madura, Provinsi Bogor, 2 provinsi di Kalimantan dan 4 di Papua (11 propinsi lagi), maka Indonesia jadi 45 propinsi seperti apa yang diungkapkan La Nyalla Mattalitti,” ungkap Leo.

Baca Juga  Reshuffle Kabinet Akan Dilakukan Rabu, Hari Ini Jokowi-Ma'ruf Rapat Berdua

Terkait Provinsi Tapanuli, lanjut Leo Nababan, berkasnya sudah sangat lengkap. Mulai dari persetujuan para kepala daerah se kawasan Tapanuli, persetujuan lewat paripurna DPRD SU yang ditandatangani Ketua DPRD SU H Saleh Bangun, surat dukungan dari Gubernur Sumut H Syamsul Arifin dan Ketua DPR RI Agung Laksono.

“Semua sudah lengkap, saya rasa kelengkapan berkas Protaplah yang paling lengkap dari semua usulan provinsi baru lainnya. Tinggal persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, tapi beliau menyatakan moratorium untuk pemekaran maka tertunda sampai sekarang. Kita berharap bisa terealiasi di era pemerintahan Jokowi sekarang ini,” harapnya.

Baca Juga  KNKT: Kerusakan Air Speed Lion Air Sejak 3 Penerbangan Sebelumnya

Cepat atau lambat kata Leo, Protap pasti akan jadi, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ia mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Jangan mentang-mentang sudah ada angin segar, ada pihak-pihak jadi pahlawan kesiangan membentuk panitia baru. Hargailah kepanitiaan lama lewat Ketua Dewan Penasehat alm DR GM Panggabean, Ketua Umum Ir GM Chandra Panggabean, Sekretaris Hasudungan Butarbutar dan panitia lainnya.

“Mereka berjuang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih, tidak ada target-terget mau jadi pejabat. Tapi bagaimana bona pasogit Tapanuli bisa jadi provinsi yang sudah lama diidam-idamkan. Marilah kita sambut era baru lokasi pariwisata kelas dunia, lewat panorama indah Danau Toba,” tuturnya. (SIB/Red)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Polisi Tangkap 10 Orang yang Diduga Terlibat Aksi Pengeroyokan Suporter Persija

Arsip

Tembus Rp 80 RibuPer Kg, Warga Palembang Keluhkan Harga Cabai

Arsip

Ditetapkan Jadi Tersangka, Hary Tanoe Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Berita

Warga Asmat Dapat Bantuan Rp350 Juta Dari Sido Muncul

Berita

PWI: Wartawan Harus Independen saat Pilkada dan Pilpres

Arsip

NCW Minta Inspektorat dan Jaksa Periksa Pengelolaan Dana Desa

Arsip

Elpiji 3 kg Pertamina Langka, Warga Nunukan Beli Punya Malaysia
Ket:Foto//Dewan Pengawas YPSPN Gedung Dewan Pers Darmawan Yusuf, SH, SE,M.Pd,MH(ist)

Internasional

Pesan : Darmawan Yusuf Dewan Pengawas YPSPN Gedung Dewan Pers, pada Momen Peringatan Hari Pers Nasional 2021