0
0
Pontianak Kalbar,KOMPAS NASIONAL – Audiensi bersama Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Samuel, S.E., M.Si., di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (14/12/2021).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., Anggota Banggar DPR RI Dapil I Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, M.H., beserta Tim Banggar DPR RI, Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota dan beberapa pejabat
yang mewakili, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalbar menyampaikan beberapa hal terkait kondisi daerah maupun kebutuhan anggaran kepada Tim Badan Anggaran DPR RI.
“Seperti usulan pengganti BPHTB yang sudah dihapus, DAK Fisik, kondisi banjir, dan hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus,” tutur H. Sutarmidji.
Terkait penyerapan anggaran, Gubernur bersyukur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi termasuk dalam APBD.
Selama ini dana BOS tercatat di APBD, tetapi aliran dananya langsung ditransfer ke sekolah.
“Dana BOS berjumlah 19% dari volume APBD.
Selama ini anggaran tersebut langsung ditransfer ke sekolah, tetapi pemda tidak pernah mendapatkan laporan. Artinya, anggaran tersebut masih tercatat di APBD, sehingga menyebabkan serapan APBD terlihat masih sedikit,” jelas
Gubernur.
Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 harus lebih baik.
Segala sesuatu harus disiapkan dengan baik, jika ada aturan yang berubah harus segera menyesuaikan.
“Insya Allah, penyerapan anggaran dan tampilannya akan semakin baik. Bisa kita bayangkan jika 19% dana BOS sudah di transfer ke daerah untuk 3 triwulan, tetapi laporan yang diterima baru satu triwulan, ini jelas akan mempengaruhi. Kedepannya harus dipersiapkan sematang mungkin.
Harus cepat menyesuaikan ketika ada perubahan aturan-aturan,” harap H. Sutarmidji.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI mengatakan maksud kedatangan di Kalbar untuk melihat perkembangan penyerapan anggaran serta hambatan yang terjadi di Kalimantan Barat.
“Silahkan menyampaikan persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran dan kami menginginkan agar pihak Kementerian Keuangan untuk mengetahui lebih jauh persoalan di daerah, sehingga ada peningkatan dana transfer ke daerah yang berkaitan dengan pembangunan di Kalbar,” ungkap H. Syarief Abdullah.
Pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat melebihi capaian nasional dan ini merupakan hal yang sangat positif bagi suatu daerah.
“Hal ini patut dipertahankan dan tentunya kita harapkan bisa meningkat lagi sebagai upaya mempercepat kebutuhan masyarakat Kalbar.
Saya optimis Kalbar akan terus berkembang, apalagi dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing.
Tentunya ini menjadi pintu masuk aktivitas ekspor di Kalbar yang akan meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi Kalbar,” tutup Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI.
Hasnan Sutanto
