0
0
Kompasnasional l Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kemungkinan kebijakan rem darurat yang diwacanakan Pemprov DKI Jakarta bisa membuat pengusaha frustrasi.
Sarman meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kebijakan rem darurat agar tidak membebani pelaku usaha.
“Karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustrasi,” ucap Sarman dalam pesan teks, Senin (28/12/2020).
Dia menilai, kemungkinan rem darurat untuk wilayah DKI Jakarta merupakan sinyal kurang baik untuk dunia usaha.
Apabila Pemprov DKI kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menarik emergency break, para pengusaha merasa khawatir.
Dia menilai, penerapan kebijakan tersebut akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan.
Sebab, dengan kebijakan rem darurat tersebut, penerapan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak masyarakat akan terjadi lagi.
Dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha,” ucap Sarman.
Dengan kebijakan rem darurat tersebut, pembatasan jam operasional dan ruang gerak masyarakat akan terjadi lagi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada kemungkinan kebijakan rem darurat ditarik kembali apabila kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat.
“Kami akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan, nanti Pak Gubernur akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break (rem darurat),” ucap Ariza dalam keterangan suara, Minggu.
Ariza mengatakan, keputusan tersebut nantinya akan diambil sesuai dengan fakta dan data yang ada terkait wabah Covid-19 di Jakarta.
Dia tidak bisa memastikan apakah rem darurat benar-benar akan diambil karena data terkait penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta cukup dinamis.
“Memang ini sangat dinamis sekali, terkait untuk data dan fakta,” ucap Ariza. (K/Red)
