Home / Berita / Daerah / Ekonomi / Nasional

Kamis, 11 April 2019 - 12:23 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Akan Disederhanakan

Capres no urut 01 Joko Widodo saat mengikuti Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Capres no urut 01 Joko Widodo saat mengikuti Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Viewer: 643
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 41 Detik

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyederhanakan format laporan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu, Jokowi akan menugaskan Kementerian Desa PDTT agar bersurat ke Kementerian Keuangan dalam penyederhanaan laporan dana desa.

Hal tersebut dilakukan Jokowi guna merespon banyaknya keluhan tentang rumitnya pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu, pihaknya akan menyederhanakan format laporan tersebut.

“Laporan juga akan disederhanakan, nanti Mendes bersurat ke Menkeu. Kita tahu kepala desa kan pendidikannya macam-macam, jadi laporan itu tidak usah tebal-tebal, ruwet-ruwet, kalau saya orientasinya bukan prosedur, saya orientasinya hasil. Lah hasilnya sudah jelas ada kan, laporan hanya bersifat administratif, prosedur,” ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4/2019).

Saat memberikan arahan dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4), Jokowi juga memberikan apresiasinya kepada para kepala desa. Dirinya mengakui kerja keras dari para kepala desa yang kerja hingga 24 jam.

Baca Juga  Bupati Erlina Terima Kunjungan Direktur IPDN Kampus Kalbar

Bahkan, semua kerjakerasnya terlihat dari capaian yang sudah dilakukan di desa diantaranya 191 ribu kilometer jalan desa, 24 ribu unit posyandu, 50 ribu unit PAUD, 8900 pasar desa, 58 ribu unit irigasi, 1,1 juta meter jembatan, yang kesemuanya itu dibangun dari dana desa.

“Membangun desa artinya membangun Indonesia. Dan bapak/ibu (kades) sekalian adalah presidennya desa. Total alokasi anggaran dana desa Rp 257 triliun anggaran yang diberikan pada desa, dan saya pastikan anggarannya akan naik terus kedepannya,” ujarnya.

Hal tersebut artinya kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk berbagai bentuk pembangunan seperti jalan desa, embung, BUMDes dan lain-lain. Untuk itu, Jokowi juga berkomitmen mengalokasikan dana operasional untuk kepala desa

Baca Juga  Disela Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun, Sekda Tapsel Ingatkan Pentingnya Prokes

“Sehingga diperlukan juga dana operasional untuk kepala desa, sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa dilapangan betul-betul bisa efektif. Jangan sampai nanti tidak ada dana operasional, dicari-cari dengan jurus penyelewengan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada itu akan lebih baik,” terangnya.

Di samping itu, dirinya menjelaskan bahwa kunci kemajuan desa ada dua. Pertama kepemimpinan yang menguasai tata kelola dan inovasi, kedua memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia.(dtk/AW)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Dekranasda Pontianak Latih Pelaku Kriya Teknik Sospeso Trasparente

Berita

Gubernur Kalbar Hadir Rakor Kepala Daerah Se- Indonesi Antisipasi Lonjakan Covid-19 Usai Lebaran

Berita

KPK SAMBANGI KANTOR BUPATI MEMPAWAH

Berita

Dr Djaja Tegaskan Sianida Bukan Penyebab Mirna Meninggal, Begini Penjelasannya

Berita

Dandim 0212 TS Gelar Cofee Morning Dengan Insan Pers se-Tabagsel

Berita

Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan bersama Forkopimda Laksanakan Penanganan dan Pengawasan Bahan pokok penting pada bulan puasa dan lebaran tahun 2021

Berita

Satu Sekolah Jenjang SMA/SMK di Simalungun Batal Melakukan PTM

Berita

Tumbuhkan Rasa Bangga Terhadap Satuan, Kodam XII/Tpr Gelar Tradisi Penerimaan Warga Baru