0
0
Rencana Kementerian ESDM mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terus dimatangkan. Opsinya pun mulai mengerucut. Subsidi solar yang awalnya Rp 1.000 per liter akan dipangkas menjadi Rp 350 atau Rp 500 per liter.
Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, seluruh asumsi sudah disampaikan kepada Komisi VII DPR. Usulan awal kementerian, subsidi solar dipangkas menjadi Rp 350 per liter.
Meski subsidinya lebih kecil, Sudirman menegaskan bahwa harga solar dipastikan tetap Rp 5.150 per liter. ’’Kami awalnya mengusulkan Rp 350 per liter. Diharapkan, tiga sampai empat bulan mendatang tidak ada perubahan harga solar,’’ katanya.
Berdasar diskusi dengan Komisi VII DPR, disepakati bahwa subsidi solar dipangkas separuh menjadi Rp 500 per liter. Angka tersebut disetujui Pertamina yang menilai besaran subsidi Rp 500 per liter adalah opsi yang paling pas. Alasannya, bila subsidi yang dikepras sebesar Rp 350 per liter, dikhawatirkan keuangan perseroan terganggu. ’’Kami cek ke Pertamina dan tim Ditjen Migas. Subsidi Rp 500 per liter memungkinkan tidak adanya perubahan harga solar sampai akhir 2016,’’ terang Sudirman.
Seluruh asumsi untuk penyusunan RAPBN 2017 telah dibahas. Mulai asumsi lifting, harga minyak, sampai subsidi BBM. ’’Yang menjadi kesepakatan, kami hormati. Ditunggu saja proses selanjutnya di badan anggaran DPR,’’ ujarnya.
Ketika dihubungi secara terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan bahwa subsidi solar Rp 500 merupakan opsi terbaik. Perintah agar Pertamina tidak menaikkan harga solar sebenarnya membuat perseroan terancam rugi.
Beruntung, Pertamina menyiapkan bantalan dari laba penjualan bahan bakar minyak pada bulan-bulan sebelumnya. ’’Mungkin hanya cukup September,’’ jelas dia.
BUMN energi itu bisa tidak tekor asalkan ada penurunan harga MOPS untuk solar. Saat ini MOPS berada di level USD 55 per barel. Harga ideal MOPS solar kurang dari USD 50 per barel.
Artinya, harga solar mungkin naik pada September nanti. Ahmad meyakinkan Pertamina bisa berkompromi dan melaksanakan penugasan pemerintah dengan baik kalau ada aturan yang jelas (pjkst|dwk)
