Home / Ekonomi / Gaya Hidup / Nasional / Opini

Senin, 20 Maret 2023 - 07:59 WIB

Waduh, Pejabat Setneg Ini Dinonaktifkan gegara Istri Pamer Harta

Viewer: 4685
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 15 Detik

Jakarta, Jejaknasional.com – Pemerintah semakin ketat dan tegas terhadap para pejabat maupun keluarga mereka yang pamer harta di media sosial. Terkini, Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmanshah Abrar dinonaktifkan sementara dari jabatannya lantaran sang istri yang pamer harta di medsos.
Bermula dari foto struk pembelian mobil milik istri Esha beredar di media sosial, seolah menunjukkan gaya hidup mewah. Dalam foto itu, istri Esha menuliskan rasa syukurnya karena bisa membeli mobil mewah.

Tak cuma pamer beli mobil, sang istri mengaku tak berencana membeli mobil itu, ia hanya terpesona dengan mobil berwarna kuning yang dilihatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Melihat itu, ia pun langsung membeli mobil.

Baca Juga  Jokowi Ngawur, Warga Dilarang Mudik Kok 500 TKA China Diizinkan Masuk

“Kemensetneg memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,” kata Karo Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (19/3/2023).

Buntut dari pamer beli mobil tersebut, sang suami, Esha Rahmansyah Abrar pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg. Bahkan harta kekayaan Esha bakal diselidiki tim internal Kemensetneg.

“Telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Saudara Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara,” kata Eddy.

Baca Juga  Bareskrim Tetapkan 2 Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Korupsi Gerobak  

“Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang,” lanjutnya.

Bahkan Kemensetneg akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk mengusut harta Esha dan akan menyampaikan hasil penyelidikan tersebut ke publik.

Hal itu menjadi wujud komitmen Kemensetneg mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum di wilayah kerja Kemensetneg.

(Hen/Dtk)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Opini

Ketua MPR dorong PMP kembali dijadikan mata pelajaran wajib.

Arsip

Satu Mahasiswa Indonesia Yang Ditangkap Pemerintah Turki Dibebaskan

Berita

BMKG nyatakan dalam Sepekan Terakhir Angin Monsun Australia Bergerak ke Aceh
foto Anies bicara tentang hikmah Sumpah Pemuda

Berita

Ini Sejumlah Tempat yang Akan Didatangi Anies Baswedan saat di Medan

Arsip

Keluarga Soeharto Biasa Kurban Puluhan Sapi, Kini Cuma 2 Ekor

Berita

Polri Terima Red Notice Terkait Kasus Alum Bocah Argentina

Ekonomi

GBnihK Jadi Aset Negara Termahal di Indonesia, Nilainya Capai Rp 347 T

Arsip

Putusan Dinilai Tak Adil Gawat, Surat Abal-abal Kalahkan Sertifikat Tanah