0
0
Halsel, Maluku Utara – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Hi Usman Sidik masih mempertahankan posisi maslan Hi Hasan menduduki posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hal itu dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan sejumlah masalah di Dinas PMD Halsel.
Bupati Halsel Usman Sidik mengatakan, penundaan tersebut atas mencuatnya maslah di Dinas PMD bahwa Maslan Hi Hasan diduga mengelola anggaran dinas hanya dengan bendahara pengeluaran tanpa melibatkan Sekretaris Dinas PMD. Padahal, pencairan anggaran operasional kantor sebesar Rp 93 juta tersebut harus PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) yang menandatangani surat perintah membayar (SPM).
Selain masalah pengelolaan anggaran dinas, Bupati mengatakan, ada laporan sejumlah kepala desa atas dugaan pungutan liar di Dinas PMD yang melibatkan kepala Dinas PMD Maslan Hi Hasan.
“Saya sudah terima laporan sejumlah kepala desa, jika terbukti saya akan tindak tegas, bahkan sampai pada proses pemecatan dari ASN,” tutur Bupati Usman Sidik saat di temui di Kantor bupati, Kamis (30/12/2021)
Bahkan, kata Bupati, pengaduan sejumlah kepala desa bahwa pihak Dinas PMD meminta sejumlah uang kepada kepala desa dengan besaran 10 juta per kepala desa saat proses pencairan.
“Saya sudah dengar informasi dari beberapa kepala desa bahwa ada pungutan sampai 10 juta per kepala desa,” ungkap Bupati
Maka dari itu dirinya masih menunda mutasi Maslan Hi Hasan guna mempermudah pemeriksaan atas sejumlah maslah di dinas PMD.
“Jadi untuk sementara saya masih tahan SK Maslan sampai pemeriksaan selesai, dan jika terbukti maka saya akan tindak tegas,” tegas Bupati Usman Sidik. (FIK)
