Home / Berita

Rabu, 9 Juli 2025 - 11:07 WIB

Pramono Masih Tunggu Perpres soal Sekolah Swasta Gratis

Gubernur Jakarta, Pramono Anung

Gubernur Jakarta, Pramono Anung

Viewer: 2334
0 0
Terakhir Dibaca:38 Detik

Jakarta, JejakNasional – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya tengah menunggu keputusan dari pemerintahan pusat mengenai pelaksanaan dari sekolah swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

“Kita nunggu Perpresnya. Kemarin kan baru keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Baca Juga  Jokowi Ungkap Tantangan Makin Rumit, Minta Polri Adaptif-Jadi Cooling System

Menurutnya, sekolah gratis tak menjadi masalah bagi Jakarta. Sebab, Pemprov Jakarta sebelumnya sudah melakukan uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.

“Kalau bagi Jakarta sendiri nggak terlalu jadi problem ya, karena memang pemerintah Jakarta kan sudah mempersiapkan 40 sekolah swasta itu untuk percobaan sekolah gratis,” tuturnya.

Baca Juga  Perwa Covid 19 Sudah diberlakukan, Keramaian dimana-mana

Oleh karenanya, Pramono menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan sekolah gratis itu sembari menunggu Perpres dari Pemerintah Pusat.

“Tetapi kami menunggu Perpresnya dulu baru akan kami teruskan,” ucapnya.

(YA/JJN)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Polisi: Anggota Perbakin Tembak Sasaran Bergerak, Kena Ruangan di DPR
Foto video viral mesum kebaya merah

Berita

Polisi Cek Lokasi Pembuatan Video Mesum Wanita Kebaya Merah

Berita

Edi Kamtono : Jadi ASN Jangan Cengeng

Berita

Gubernur Kalimantan Barat Meninjau Kondisi Banjir di Kabupaten Sintang

Berita

DPRD Samosir dan Tim Legislasi Daerah bahas Ranperda

Berita

Pemerintah Desa Pardomuan Nauli Kabupaten Samosir salurkan Bibit Jahe dan Bibit Jagung kepada 6 kelompok tani

Berita

POLRES MELAWI LAUNCHING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM*

Berita

Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa. Jadi Polemik Di Tengah-Tengah Masyarakat Desa Lawira II.