0
0
Anggota Komisi III DPR Asrul Sani menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar sudah tepat dilihat dari sisi hukum dan politik. Keputusan ini dinilai tepat untuk meminimalisir kegaduhan nasional.
Pergantian Archandra dilakukan menyusul kepemilikan dua paspor yakni Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Indonesia belum memiliki aturan yang mentolerir warga negara berkewarganegaraan ganda.
“Itu secara hukum dan politik tepat karena pilihan baik yang diambil presiden. Secara politik mengakhiri dan tidak buat isu hukum jadi isu politik. Dari sisi hukum, presiden lakukan corectif action, memang mau tidak mau hal berat, tapi itu hal terbaik,” kata Asrul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Asrul juga mengatakan tidak perlu adanya dorongan untuk merevisi pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Indonesia saat ini baru memiliki permanent resident untuk mengatur tentang kewarganegaraan sementara.
“Jangan direvisi untuk memungkinkan dwi kewarganegaraan tapi bagi WN kita yang tinggal di Indonesia diberikan kesempatan seluasan untuk kemudahan permanen resident. Tapi nukan buka ruang orang jadi WNI dan WN lain,” tegasnya (mdk|dwk)
