0
0
Kompasnasional | Uji klinis vaksin covid-19 mulai dilakukan oleh tim peneliti di Bandung.
Beberapa relawan telah disuntil vaksin virus Corona.
Ada beberapa reaksi yang dirasakan oleh relawan usai disuntik vaksin covid-19
Sebanyak 21 relawan telah disuntik calon vaksin Covid-19 dari perusahaan China.
Kondisi terkini para relawan pun terus dikabarkan.
“Sampai sekarang tidak ada yang mengeluh,” ujar Manajer Lapangan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Eddy Fadlyana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/8/2020).
Eddy menjelaskan, setelah disuntik vaksin, tim peneliti akan menunggu selama 30 menit untuk menilai reaksi lokal di tempat suntikan dan reaksi sistemik seperti demam.
Pada umumnya, 21 relawan ini mengalami reaksi ringan, yakni nyeri di tempat suntikan.
Namun, rasa nyeri itu berangsur hilang.
Juru Bicara Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari FK Unpad Rodman Tarigan mengatakan, kondisi kesehatan relawan terus dipantau petugas kesehatan.
Pemantauan dilakukan selama jalannya penelitian atau 6 bulan setelah pemberian vaksin terakhir.
“Sudah dibertahukan ke relawan kalau ada hal-hal yang tidak nyaman segera hubungi tim,” kata Rodman.
Sebelumnya, pendaftaran relawan uji klinis calon vaksin Covid-19 fase 3 masih dibuka hingga 31 Agustus 2020.
Untuk fase 3, jumlah relawan yang dibutuhkan sebanyak 1.620 orang.
Hingga kini, jumlah relawan yang mendaftar sudah sebanyak 1.451 orang.
Ada beberapa manfaat keikutsertaan dalam penelitian, seperti pemeriksaan apus tenggorokan dan rapid test Covid-19 secara cuma-cuma.
Kemudian, peserta kemungkinan mendapatkan manfaat kekebalan terhadap Covid-19.
Bagi yang mendapat plasebo akan memeroleh vaksin Covid-19 setelah vaksin didaftarkan.
Selanjutnya, kesehatan peserta akan dipantau oleh petugas kesehatan secara teratur selama jalannya penelitian, atau 6 bulan setelah pemberian vaksin terakhir.
Selain itu, peserta dilindungi asuransi kesehatan.
Bagi yang berminat menjadi relawan bisa menghubungi Clinical Research Unit Departemen Ilmu Kesehatan Anak Lantai 1 RSUP Hasan Sadikin Bandung.
Direktur Eijkman Beber Masalah Serius di ILC, Setelah Indonesia Berhasil Temukan Vaksin Covid-19
Di ILC, Direktur Eijkman Profesor Amin Soebandrio beber masalah serius di Indonesia setelah vaksin covid-19 ditemukan.
Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Soebandrio membeberkan masalah serius yang bakal dihadapi Indonesia setelah vaksin covid-19 ditemukan.
Hal ini diungkapkan Profesor Amin Soebandrio dalam tayangan Indonesia Lawyers Club alias ILC yang dipandu Karni Ilyas.
Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah melalui anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bio Farma sedang melakukan pengembangan vaksin covid-19 yang sudah masuk dalam tahap uji klinis fase ketiga.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Selasa (11/8/2020), Amin Soebandrio mengatakan permasalahan pertama terkait soal produksi vaksin covid-19.
Pasalnya produksi vaksin Virus Corona tidak lantas bisa langsung banyak.
Sebab keterbatasan dari kapasitas produksi vaksin.
Terlebih dalam proses vaksinasi nantinya setiap orang akan dilakukan sebanyak dua kali.
Ditambah lagi Indonesia diketahui mempunyai jumlah penduduk yang tidak sedikit, yakni hampir 300 juta jiwa.
“Yang kita ingat yang divaksinasi mungkin hanya sekitar 70 persen yang lainnya barangkali belum kebagian, bagus kalau semuanya bisa divaksinasi,” ujar Amin Soebandrio.
Kondisi tersebut menurut Amin Soebandrio akan menjadi masalah serius berikutnya, berkaitan dengan prioritas siapa yang akan mendapatkan vaksinasi.
Menurut Profesor Amin Soebandrio, untuk hal tersebut diakui memang belum dibicarakan.
Apakah yang menjadi prioritas nantinya adalah para petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19 ataupun pejabat pemerintah yang mengurusi pemerintahan.
Dirinya menambahkan bahwa hal itu akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
“Kita belum sampai diskusi nanti mungkin kalau vaksinnya ada siapa duluan yang akan divaksinasi, Pak Karni dulu atau saya dulu,” ungkapnya.
“Petugas kesehatan dulu, petugas keamanan dulu, pejabat pemerintah dulu, atau mereka yang memiliki risiko paling berat atau mereka yang sudah artinya dalam kondisi klinis parah,” kata Profesor Amin Soebandrio.
“Itu belum ditentukan, itu akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan,” pungkasnya. (KC/Red)
