0
0
Jakarta | Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi yang dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengawal penerimaan CPNS, termasuk Honorer K-2 di provinsi Papua minta Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara offline.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus Afirmasi MRP Edison Tanati, Minggu (13/05/2019) malam di Jakarta.
Menurutnya, kedatangan Tim Pansus Afirmasi ke Jakarta sesuai mandat yang diberikan rakyat Papua kepada Pansus guna menagih janji Presiden atas kesepakatan bersama yang dibuat pada tahun 2018 lalu.
“Tuntutan kami ini menindaklanjuti kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat Papua, yang dihadiri Presiden dan para Bupati/Walikotase-Papua di Istana Bogor. Pada saat itu disepakati khusus untuk Papua diberlakukan secara offline atau manual, bukan online,” tandasnya.
Negara Beri Perlindungan
Di kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Papua Yonasi Nusi mengharapkan Negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Papua.
Pasalnya, menurut dia, Pemerintah Provinsi bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) mengenai kebijakan kepegawaian, yaitu penerimaan CPNS di Provinsi Papua dilaksanakan secara offline dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen PNS, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Papua.
“Papua diberikan UU Otonomi Khusus (Otsus). Artinya, ini komitmen Negara untuk memberikan ruang percepatan pembangunan bagi Papua. Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur oleh Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga Negara dengan kebutuhan khusus. Hal ini diatur dalam Bab XV pasal 132 UU No 5/2014 tentang ASN, dimana terdapat catatan penting di dalamnya, bahwa wilayah Otsus, wilayah konflik dan perbatasan dapat dikecualikan,” imbuhnya.
Selain itu, tambahnya, Menteri PAN RB juga telah membuat surat perihal penerimaan CPNS dengan cara offline, namun keputusan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Apalagi, sambung Yonasi, masyarakat telah melakukan gugatan ‘Class Action’ mempersoalkan hak konstitusi mereka yang diamanatkan oleh UU tersebut.
“Apa yang kita perjuangkan ini benar-benar hasil aspirasi masyarakat,”timpalnya.
Disinggung penyebab mandeknya kasus ini, menurut Yonasi, akibat berlarut-larut ditunda pemerintah, hingga 7-8 tahun lamanya.
“Pegawai Honorer kita telah berjasa di Negara ini. Mereka melakukan tugas-tugas Negara di garda terdepan dalam mengawal tugas-tugas Negara di perbatasan. Mereka bekerja didesa-desa terpencil dan perbatasan, karena berlarut-larut, sehingga usia mereka jadi bertambah,” jelasnya.
Namun begitu, pihaknya tetap optimis Presiden Jokowi akan mengabulkan harapan masyarakat Papua ini, yaitu melaksanakan penerimaan CPNS secara offline.
“Kami berharap Presiden Jokowi melalui Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, yang merupakan Dewan Adat Papua dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua ini,” tutupnya.
Turut terlihat hadir rombongan dari Papua, Ciska Abogau AMdPd, Adolof Kogoya SE, Yuliten Anaouw SE, Nerlince Wamuar SE, Natalia Kalo, Yehuda Dabi, Fransiskus Tekege SPd, Amandus Anakat SH, Marpice Kogoya, Yeki Narep SSn (SukmaPanjaitan).
