0
0
Toilet bersih dan nyaman memang diperlukan. Namun jika sudah mencapai miliaran rupiah tentu patut dipertanyakan, toilet macam apa yang dibangun.
Apalagi toilet tersebut berada di kantor para wakil rakyat. Publik tentu miris mengetahui dana toilet anggota dewan mencapai miliaran rupiah.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menegaskan DPR diam-diam melakukan renovasi toilet Rp 1,8 miliar, tahun lalu. Sementara tahun 2012, DPR rencananya akan merenovasi toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar.
“Seknas FITRA menyesalkan sikap DPR yang semakin hari semakin tidak peduli dengan kritikan, DPR sudah menjadi lembaga bebal, tidak ingin dikritik dan mau menang sendiri,” ujar Uchok di DPR, 2015 silam.
Uchok membeberkan, sesuai audit BPK semester I tahun 2012, pekerjaan renovasi toilet khusus wanita di Lt I Gedung Nusantara I menghabiskan biaya Rp 860 juta. Artinya, renovasi toilet tiap komisi di DPR, negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 172 juta.
Sementara itu, lanjut Uchok, pekerjaan renovasi toilet khusus pria saja Lt I Gedung Nusantara I sebesar Rp 970 juta. Jadi untuk satu komisi di DPR negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 194 juta.
“Ini mahal betul renovasi toilet DPR. Benar-benar realisasi anggaran yang tidak masuk akal sehat manusia yang waras,” tegasnya.
Ternyata proyek toilet tak hanya di DPR saja. Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Lantas tahun lalu dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar. Proyek itu dimenangkan PT Hana Huberta.
Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.
Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.
Padahal, proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan pada 2013 lalu dengan nilai anggaran Rp 47 miliar. Waktu itu, dilakukan penggantian tembok marmer di lobi gedung. Namun, tahun ini proyek yang sama kembali dikerjakan. Tembok marmer yang baru terpasang sekitar setahun itu kembali dibongkar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mencurigai masih adanya pihak bermain dengan pagu anggaran. Bukan hanya di legislatif, tetapi juga anak buahnya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan proyek itu.
“Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan,” kata Ahok (mdk|dwk)
