0
0
Jakarta, jejaknasional.com – Artikel tentang Hary Tanoesoedibjo yang akhirnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024. Kemudian, tulisan soal Nasdem dan Demokrat yang memanas karena memperdebatkan waktu deklarasi bakal cawapres Anies Baswedan juga menarik minat pembaca.
Selain itu, artikel mengenai Amnesty Internasional yang angkat bicara soal perlakuan khusus terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti juga menjadi terpopuler.
Berikut ulasan selengkapnya.
1. Sempat Temui Prabowo
Kenapa Hary Tanoe Akhirnya Pilih Dukung Ganjar Capres? Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjelaskan alasan pihaknya memutuskan untuk mendukung bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo, setelah sebelumnya sempat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Adapun pada hari ini, Perindo resmi mendukung Ganjar sebagai bakal capres 2024 di markas PDI-P, Jakarta Pusat. Mulanya, Hary Tanoe mengakui bahwa dirinya berkunjung ke kediaman Prabowo. Dia menyebut Prabowo sebagai sahabatnya. “Bukan hanya Pak Prabowo, juga Pak Airlangga Partai Golkar,” ujar Hary Tanoe di kantor DPP PDI-P, Jumat (9/6/2023).
2. Nasdem dan Demokrat Memanas
Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan Partai Nasdem dan Partai Demokrat memanas. Dua partai penggagas Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera. Dalihnya, karena hari pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat. Sementara itu, Nasdem berpendapat, pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru. Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang.
Belakangan, perbedaan pandangan kedua partai kian terasa tajam. Soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun dipertanyakan.
3. Amnesty Internasional Sebut PN Jakarta Timur Beri Perlakuan Khusus terhadap Luhut dalam Sidang Fatia-Haris
Amnesty Internasional Indonesia menilai Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Perlakuan khusus tersebut terlihat saat Luhut hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang digelar pada Kamis (8/6/2023).
“Sidang ini menunjukkan bahwa pengadilan memberi perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi. Sidang selama ini terbuka, hari ini menjadi sangat dibatasi dan diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparat,” ujar Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiewan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023).
Wirya mengatakan, ada prinsip fair trial atau asas praduga tak bersalah yang dilupakan dalam pengadilan tersebut, yaitu poin semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
(YA/Dtk).
