0
0
KOMPAS NASIONAL I Medan, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) melaksanakan Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut. Aksi tersebut dilakukan HIMMAH dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka menuju Kantor DPRD Sumut dengan membawa poster berbagai tulisan penolakan.
HIMMAH dalam tuntutannya menolak IKN, Penundaan Pemilu 2024, Kenaikan BBM, Kenaikan PPN 11 %, serta usut Tuntas Mafia Minyak Goreng dan Copot menteri yang suka impor barang dari luar dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024.
Dalam aksi tersebut turut hadir Koordinator Aksi HIMMAH Wil. Sumut, Awaluddin Nasution, Sukri Soleh Sitorus, Muhammad Pijai, Fadlan Zainuddin Siregar, Kiki Trisna dan turut hadir Sahabat Muhammad Yani Zandroto didampingi Amir Hamzah Hasibuan.
Koordinator Aksi HIMMAH Wil. Sumut Awaluddin Nasution mengatakan, Aksi damai ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi ketua umum PP HIMMAH RI Abangda Abdul Razak Nasution, yang sebelumnya agenda ini sudah terjadwalkan.
“Sejatinya HIMMAH adalah organisasi mahasiswa yang berperan aktif dalam setiap problem yang menyangkut hajat hidup orang banyak, HIMMAH harus menyuarakan dan menyampaikan aspirasi ini dengan catatan menyampaikan dengan santun, tertib, dan mengedepankan nilai-nilai intelektual dengan penuh tanggung jawab,”jelasnya.
Awaluddin mengatakan bahwa, Penundaan Pemilihan Umum tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Seperti hal yang disampaikan Bapak Ir. H. Joko Widodo bahwa pengusulan penundaan Pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya, menjerumuskannya dan orang atau kelompok yang cari muka.
Lain lagi persoalan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Dinilai pemindahaan Ibu Kota Negara merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat dan terkesan hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang akan menambah hutang Negara Indonesia akan semakin meroket.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono tidak mampu mencari investor. Bambang juga menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui Crowd Funding atau urun dana, artinya meminta dana kepada rakyat ditengah ekonomi sulit saat ini. Lain lagi persoalan Amdal nya banyak limbah kotor batubara di IKN.
Ditambah lagi dengan kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langkanya dan naiknya harga minyak goreng dan kebutuhan pangan lainnya, PPN naik 11 persen, BBM naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit.
Awaluddin meminta agar pemerintah harus pro terhadap rakyat, lebih baik fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron dan HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus hutang Negara yang mencapai hampir 7.000 T, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam Negeri.
“Harapan kami apa yang menjadi tuntutan kami hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah demi untuk Indonesia Maju adil dan sejahtera,”harapnya.
Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib kemudian masa membubarkan diri dengan tetap mematuhi prokes. (Tim)
