0
0
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto (YTH) dan PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen bernama Sigit Widodo sebagai tersangka. Mereka menerima suap dari pengusaha terkait proyek pendidikan senilai Rp 4,8 miliar.
Yudhy oleh KPK dijebloskan ke rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang gedung KPK. Sedangkan Sigit Widodo ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur.
Total ada 6 orang yang diamankan. Selain Yudhy dan Sigit, empat orang lainnya adalah Adi Pandoyo (Sekda Pemkab Kebumen), Salim (swasta/anak usaha PT OSMA Group di Kebumen), Suhartono (anggota DPRD Kebumen dari PAN) dan Dian Lestari (anggota DPRD Kebumen dari PDI Perjuangan).
“Status empat orang yang lain masih bisa dinaikan tergantung penyidikan yang dilakukan oleh KPK hingga saat ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Minggu (16/10).
Penyidik melakukan penangkapan terhadap Yudhy pada Sabtu (15/10) pukul 10.30 WIB di rumah pengusaha swasta di Kebumen. Lalu, sekitar pukul 11.00 WIB, penyidik mengamankan Sigit di kantornya.
Selanjutnya, penyidik mengamankan lagi sejumlah pihak lain, yaitu Adi Pandoyo, Dian Lestari, Hartono dan Salim yang diduga mengetahui peristiwa tersebut di beberapa lokasi di Kebumen.
Kedua tersangka menerima uang suap sebesar Rp 70 juta. Diduga commitment fee akan diberikan Rp 750 juta oleh seorang pengusaha asal Jakarta bernama Hartoyo.
Hartoyo merupakan Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group. Perusahaan itu bergerak di bidang kargo, percetakan, penyedia alat peraga untuk kebutuhan anak sekolah, dan mebel.
“Selain uang, penyidik juga menyita barang bukti lain berupa buku tabungan dan bukti elektronik. Pemberian tersebut berkaitan dengan izin proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang ada di dalam APBD Perubahan 2016 oleh pengusaha swasta,” tutur pimpinan KPK Basaria Panjaitan.
Dia mengungkapkan pada Oktober 2016, DPRD Kabupaten Kebumen telah menetapkan APBD Perubahan 2016, termasuk anggaran untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 4,8 miliar yang akan dimanfaatkan untuk pengadaan buku, alat-alat peraga dan TIK.
KPK saat ini pun masih mencari Direktur PT OSMA Grup Hartoyo dan belum menetapkannya sebagai tersangka. “Kita minta saudara Hartoyo segera datang dan melapor ke KPK karena saat ini sedang dicari,” tambah Laode.
Dua tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana (mdk|dwk)
