0
0
SAMOSIR Jejak Nasional – Gerakan Bersatu Rakyat Samosir (GBRS) resmi melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir ke Kejaksaan Negeri Samosir terkait dugaan penyelewengan anggaran pengadaan obat-obatan bernilai total Rp9 miliar, Kamis (8/10/2026).
Ketua GBRS, Max Donald Situmorang, menyampaikan bahwa laporan resmi ini dilayangkan setelah upaya klarifikasi yang diajukan organisasinya tidak mendapat tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan. Laporan tersebut mencakup indikasi penyimpangan penggunaan dana pada dua tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5 miliar dan TA 2026 sebesar Rp4 miliar.
Max Donald menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi resmi sebanyak dua kali kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Samosir untuk mempertanyakan alokasi serta realisasi anggaran pengadaan obat-obatan yang dinilai tidak sesuai peruntukannya. Namun, hingga laporan ini diserahkan ke pihak kejaksaan, Dinas Kesehatan Samosir memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban.
“Kami sudah melayangkan surat klarifikasi sebanyak dua kali untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan anggaran ini. Namun, karena tidak ada tanggapan maupun iktikad baik dari pihak Dinas Kesehatan Pemkab Samosir, hari ini kami resmi menyerahkan penanganan indikasi penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum di Kejaksaan,” ujar Max Donald usai menyerahkan berkas laporan.
GBRS berharap Kejaksaan Negeri Samosir segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait demi mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana alokasi obat-obatan bagi masyarakat Samosir.(JJN/01)
