0
0
SAMOSIR, KOMPASNASIONAL.COM – Penambangan galian C ilegal kembali marak di Kabupaten Samosir, Selain merusak lingkungan, diduga juga tidak mengantongi izin operasional.
Aktivitas tersebut banyak merugikan warga, Apalagi akses jalan menjadi macet dan banyak abu juga membahayakan warga yang berkendara karena banyaknya tanah yang berjatuhan di jalanan dari mobil dum truk yang mengangkut tanah dari galian C tersebut.
Kegiatan tersebut berlokasi di Huta Sinuan Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, sumatera utara yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat.
Parahnya lagi yang dikeruk sudah berlangsung berbulan-bulan.
Saat awak media Kompasnasional.com ke lokasi menemukan kegiatan tersebut masih berlangsung seolah tidak ada masalah saat di datangi. Truk-truck dum berseliweran keluar masuk lokasi yang diduga galian liar tersebut Pada Jumat, 9/10/2022 Sekira Pukul 10.35 Wib.
Sayangnya, aktivitas melanggar hukum ini tak mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Bahkan dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum) bahwa adanya galian yang diduga tanpa ijin tersebut, sehingga pengusaha tak merasa takut beroperasional.
Pengerukan galian dilakukan terang-terangan tanpa menghiraukan siapapun dan seolah-olah tidak ada rasa takut. Kegiatan tersebut sudah terbiasa dan aman-aman saja, karena terpantau dum truk pengangkut hasil penambangan lalu lalang di jalan jalan dan di lokasi.
Tak hanya itu, penambangan ilegal tersebut juga menggunakan alat berat excavator.
Saat Diminta informasi Kepala desa Cinta Dame, Berman Malau mengaku, bahwa dia tidak mengetahui keberadaan galian tersebut.
siapa pemilik alat berat dan untuk apa kegiatan tersebut, serta pembuangan galian kemana, dia tidak tau sama sekali karena pihak yang mengelola galian tersebut belum koordinasi ke desa cinta dame,” Sebut Berman Malau.
Untuk mencari pemberitaan yang berimbang Awak media menemui salah satu pengemudi dum truk bermarga gultom, dia mengaku bahwa galian tersebut diantarnya ke salah satu pantai dekat desa Cinta Dame.
Terkait lemahnya pengawasan dari Pemkab samosir tentang pengerukan yang sudah lama beroperasi.
Kompasnasional.com langsung telusur dan mendatangi kantor Dinas Perizinan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten samosir, sayangnya Filipus Simarmata sebagai kepala dinas di opd itu hendak di mintai konfirmasi oleh awak media mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa bertemu dengan alasan masih banyak kegiatan.
Sekedar catatan, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk memuat tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan. Komoditas pertambangan, dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.
Setiap Pertambangan Batuan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.
Ketentuan pidana pelanggaran UU Nomor 4 Tahun 2009, seperti tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).
Sedang pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan.
(Candro Situmorang)
