0
0
DPRD HUMBAHAS BANYAK TIDAK HADIR, SEHINGGA RAPAT PARNIPURNA APBD TAHUN 2021 KUORUM
KOMPAS NASIONAL. COM, HUMBANG HASUNDUTAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan beragendakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak memenuhi Kuorum.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol dalam Rapat Parnipurna terbuka untuk umum di Gedung Persidangan DPRD Humbahas Kompleks Perkantoran Tano Tubu Dolok Sanggul, Senin, 23/12.
Sebelum rapat parnipurna dibuka, Sekwan DPRD Humbahas Sabar Lampos Purba dimintai untuk membacakan jumlah kehadiran anggota DPRD yang mana , jumlah anggota 25 orang, Hadir 13 orang, diantaranya Partai PDI-P 7 orang, Partai Golkar 2 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Gerindra 1 orang, Partai PSI 1 orang.
Sedangkan untuk yang tidak hadir, Izin 4 orang, Tanpa Keterangan yang jelas 8 orang diantaranya Partai Demokrat 1 orang, Partai Perindo 2 orang, Partai Nasdem 3 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Golkar 3 orang dan Partai Gerindra sendiri 1 orang.
Sehingga rapat parnipurna terpaksa diskor karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Skor pertama diberi waktu selama 30 menit dari pukul 10.55 WIB, skor ke dua diberi waktu selama satu jam dari pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB. Meskipun telah berbagai macam cara telah dilakukan, namun hal tersebut tetap tidak merubah nasib Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan dan tetap harus kuorum .
Karena sesuai dengan PP no.12 tahun 2018 pasal ke-3 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota. “Apabila forum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tenggang waktu diberi tidak lebih dari 1 jam.
Saat Kompas Nasional mempertanyakan kepada Ketua DPRD Humbahas melalui pesan (WA) terkait ketidak hadiran anggota DPRD dalam parnipurna tersebut, apakah kesal atau bagaimana, Ramses menjelaskan sudah pasti sangat kesal, itu adalah salah satu fungsi dan tugas DPRD untuk membahas APBD demi untuk kepentingan seluruh masyarakat Humbang Hasundutan kedepannya , namun tadi kita beri skors untuk memberikan kesempatan kepada teman teman yang belum hadir dan sekertariatan DPRD pun bisa menghubungi mereka satu persatu entah melalui pesan group atau langsung melalui SMS yang ada.
Lebih lanjut Ramses menjelaskan, selain itu, hal tersebut juga telah menganggu jadwal agenda yang sudah diputuskan bersama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu tingkat Propinsi maupun tingkat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut Trias Politika atau kekuaasan Legislatif dan Eksekutif.
Fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan pasal 94 dan pasal 149 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Ujar Ketua DPRD.
Hadir PLT. Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, Sekdakab, para Asisten pemerintahan, mewakili Kejati, Polres, Korami, para pimpinan OPD dan wakil ketua Ibu PKK Kabupaten.
Penulis : B. Nababan
