0
1
TAPTENG | Kompasnasional.com – Sesuai dengan keputusan pimpinan daerah partai Golongan Karya, Kabupaten Tapanuli Tengah, nomor: KEP-22/GK-TT/VIII/2020, tentang pengesahan susunan panitia musyawarah daerah (MUSDA) X Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah.
Panitia Musda Partai Golkar Kabupaten Tapteng, secara resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua DPD Golkar Kabupaten Tapteng, periode 2020-2025. Pendaftaran tersebut dilaksanakan di kantor Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Tapteng, yang beralamat di jalan Dr Ferdinand Lumbantobing, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng, pendaftaran di mulai sejak, Jumat 28/8/2020 hingga berakhir pada, Sabtu 29/8/2020.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapteng, Hendri J. Hutagalung, yang merangkap jabatan sebagai Ketua panitia pengarah (Steering Committee) mengatakan bahwa pendaftaran bacalon Ketua DPD Golkar Kabupaten Tapteng, terbuka untuk umum dan kepada seluruh kader Golkar.
“Benar adayanya bahwa pendaftaran ini terbuka untuk umum dan seluruh kader Golkar ataupun pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tapteng, hanya saja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia.”ucapnya.
Di tegaskannya, adapun persyaratan bacalon Ketua DPD Partai Golkar Kabupatan Tapteng, antara lain.
1.Pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat Kabupaten/kota dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat Kecamatan dan/atau pernah menjadi pengurus Kabupaten/kota organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 (satu) peride penuh.
2. berpendidikan minimal S-1 (strata satu) atau yang setara/sederajat.
3. Aktifas terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain
4. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai Golkar.
5. Memiliki prestasi, dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak tercela (PD2LT)
6. Memiliki kapabilitas dan akeptabilitas.
7. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.
8. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektip dalam Partai Golkar.
9. Berdomisi di wilayah Kabupaten/Kota
10. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus keatas dan kebawah yang duduk sebagai anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, mewakili partai politik lain atau menjadi penggurus partai politik lain dalam satu wilayah yang sama.
Ditambahkannya, apa bila syarat-syarat pada point (1) ada yang tidak terpenuhi dan atau telah menjabat 2 (dua) periode sebagai ketua, tetapi mendapat rekomendasi/persetujuan maju sebagai calon DPD Partai Golkar dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, maka tetap dinyatakan sah sebagai bakal calon untuk maju sebagai calon ketua.
Kata Hendrik lagi, apa bila ada bacalon umum dari luar kader ataupun penggurus Partai Golkar, ataupun pernah ikut serta sebagai kader Partai Golkar, dan sudah mengundurkan diri maka harus memenuhi syarat tertentu.
“Sah, sah saja bila ada bacalon dari luar ataupun pernah ikut di Partai Golkar akan tetapi sudah keluar maka paersyaratan maju sebagai bacalon Ketua DPD Golkar Kabupaten Tapteng, harus memiliki surat Diskresi yaitu surat keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.”pungkasnya.
Diterangkannya lagi, adapun peserta Musda nantinya sebanyak 100 orang, akan tetapi yang memberikan hak pilih dalam kegiatan Musda tersebut sudah ditentukan.
“Benar, bahwa para peserta Musda nantinya sudah ditentukan siapa siapa saja sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, dan akan dituangkan dalam tatatertib Musda. Adapun para peserta yang akan ikut memberikn hak pilihnya antara lain, 20 Pimpinan Kecamatan (PK) penggurus Parati Golkar Kabupaten Tapteng, pengurus harian dan pleno partai Golkar, organisasi melahirkan seperti, Soksi, MKGR, dan Kosgoro, sedangkan organisasi yang dilahirkan seperti, AMPI, HWK, Majelis Dakwah Indonesia, Satkar Ulama dan Pengajian Alhidayah.”terangmya.
Hendrik juga membeberkan bahwa anggota DPRD Tapteng dari Partai Golkar, tidak berhak memberikan hak suaranya dalam acara Musda tersebut.
“Anggota DPRD dari Partai Golkar, berhak untuk mengikuti Muda akan tetapi tidak berhak untuk memberikan hak pilihnya, mereka hanya diberikan hak untuk memantau berjalannya Musda tersebut, dan hal itu tentunya sesuia dengan mekanisme AD/ART Partai Golkar.”tutupnya.
Penulis : Jerry
