0
0
Kompasnasional | Para deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menolak Bintang Mahaputera yang akan diserahkan Presiden Jokowi bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November nanti. Di hitung dari hari ini, eks Panglima TNI itu punya waktu 3×24 jam untuk menimbang-nimbang. Nerima apa nolak.
Menurut salah satu deklarator KAMI, Marwan Batubara, permintaan itu dilatari sebuah alasan. Apa itu? Dia curiga, pemberian Bintang Mahaputera ke Gatot adalah cara pemerintah untuk menjinakkan oposisi. Soalnya, pemberian penghargaan itu terkesan tiba-tiba.
“Itu kan cara menjinakkan orang orang yang berbeda sikap dengan pemerintah,” ujarnya, kemarin.
Dengan menolak menerima penghargaan itu, Marwan yakin, citra Gatot sebagai salah satu tokoh oposisi kuat bisa terjaga. Profil, kualitas, sekaligus komitmen Gatot untuk memperjuangkan kebenaran dan aspirasi, akan terlihat. Kepercayaan dan harapan masyarakat pun bisa tetap tumbuh.
Namun, Marwan mengaku belum menyampaikan permintaan ini langsung ke Gatot. Yang pasti, dia mengklaim, sebagian besar anggota KAMI juga punya permintaan serupa.
Gatot diharapkan mau mendengarkan permintaan tersebut. Apalagi Gatot merupakan Presidium KAMI. “Secara gamblang, saya ingin mengatakan jangan pernah mau menerima tawaran itu,” wanti-wantinya.
Bagaimana dengan deklarator KAMI lainnya? Refly Harun punya pendapat berbeda dengan Marwan. Gatot boleh saja menerima penghargaan itu, kalau mau. Kalau mengutip Menko Polhukam Mahfud MD, Bintang Mahaputera itu merupakan hak Gatot.
“Tidak jadi masalah Pak Gatot datang ke Istana lalu menerima tanda jasa atau tanda kehormatan Bintang Mahaputera,” ujar Refly dalam video YouTube berjudul Gatot Nurmantyo di Persimpangan.
Tapi, Pakar Hukum Tata Negara itu berharap, kalau tetap menerima penghargaan itu, Gatot tak lupa pada perjuangan KAMI. Sepakat dengan Marwan, Refly melihat pemberian penghargaan itu adalah cara menjinakkan Gatot. Soalnya, waktu pemberiannya tak lazim.
Pemberian penghargaan Bintang Mahaputera biasanya dilakukan pada 17 Agustus, HUT Kemerdekaan RI. Sementara pada 10 November, peme rintah biasanya hanya memberikan gelar pahlawan nasional.
Belum lagi kalau dikaitkan dengan perlakuan pemerintah terhadap KAMI. Acara-acara deklarasi organisasi itu kerap dihadang dan dibubarkan. Empat pentolannya juga ditangkap polisi. Lalu tiba-tiba, pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot. Kecurigaan jelas muncul. “Nuansa menjinakkan itu tetap ada. Paling tidak, bisa separuh sukses,” imbuhnya.
Contohnya sudah ada; Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang sudah duluan menerima bintang jasa pada 17 Agustus. Fahri yang semula getol mengkritik pemerintah, kini mendukung pencalonan menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Medan.
Sementara Fadli Zon, meski masih kerap mengkritik pemerintah, tapi partainya, Gerindra, juga mendukung pencalonan Bobby.
Apakah Gatot juga akan jinak seperti keduanya setelah mendapatkan Bintang Mahaputera? “Ini sesuatu yang harus diberi underline,” tuturnya, diplomatis.
Apakah pemberian Bintang Maha putera ini untuk membungkam Gatot? Menko Polhukam Mahfud MD membantahnya. Menurut dia, rencana penganugerahan kepada Gatot tak ada kaitannya dengan pembungkaman ataupun diskriminasi. Jika muncul berbagai penilaian publik terkait rencana ini, Mahfud menilai itu hal biasa.
Lalu kenapa diberikan pas Hari Pahlawan? Menurut Mahfud, pemberian gelar ini waktunya sudah tepat. Namun, dia mengungkapkan, penganugerahan gelar ini justru sebenarnya akan dilakukan pada Agustus lalu, tetapi tertunda hingga saat ini. (WE/Red)
