Home / Berita

Jumat, 4 Juni 2021 - 18:41 WIB

Cabang Dinas ESDM Wilayah III Prov.Sumut Tidak Punya Wewenang Terbitkan IUP

Viewer: 653
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 54 Detik

Kompas Nasional l PEMATANGSIANTAR-Menanggapi terkait masih maraknya pertambangan galian C yang beropersi di Wilayah Siantar-Simalungun bahkan masih banyak pertambangan galian C yang tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Syahriadi Sawal Harianja, Selaku Kepala Cabang(Kacab) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah III Provinsi Sumatera Utara saat di jumpai diruang kerjanya Kamis, (3/6/2021) yang beralamat di Jalan Rakuta Sembiring, Komplek MMTC No.18V, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar mengatakan, Bahwa pihaknya tidak punya wewenang  untuk Nenerbitkan atau  mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan(IUP)

Syahriadi juga menjelaskan, Bahwa Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta gubernur dalam hal ini Provinsi untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba, ketentuan itu menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba (UU Minerba). 

Baca Juga  Kuasa Hukum Ruslan Buton: Kalau Besok Kalah, Praperadilan Lagi

“Undang-Undang  Minerba yang baru itu telah diundangkan pada 10 Juni 2020, menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009,

UU No.3/2020 mengamanatkan enam bulan setelah diundangkan maka kewenangan perizinan di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM,” kata Syahriadi

Masih kata Syahriadi, Undang-undang Minerba resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 

Saat disinggung terkait tugas dan wewenang Dinas ESDM Provinsi untuk saat ini Syahriadi mengatakan, Bahwa pihaknya untuk saat ini hanya mengawasi pertambangan yang sudah punya izin, jika nantinya ada pertambangannya yang tidak punya izin pihakyak hanya menghimbau agar izinnya segera diurus, karena pihak ESDM Provinsi tidak berhak melakukan tindakan, karena yang berhak untuk melakukan tindakan bagi pertambangan yang tidak punya izin adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Sebutnya.

Baca Juga  Terkait Kepariwisataan, Komisi II DPRD Samosir Kunker ke Aceh Tengah

“Yang menjadi pertanyaan bagaimana pertambangan yang tampa izin, namanya juga tampa izin berarti itu ilegal, jadi ini urusan siapa, ya ini urusan penegak hukum” Kata Syahriadi.

Saat ditanya ada berapa jumlah pertambangan galian C yang tidak berizin khususnya di wilayah Siantar-Simalungun Syahriadi Sawal Harianja mengatakan, Dengan keterbatasan pegawai yang ada pihaknya tidak mengetahui berapa jumlah pertambangan galian C yang tidak ber izin di wilayah Siantar-Simalungun.

“Yang kami tau yang ber izin yang tidak ber izin manalah kami tau petugas kami berapa orang lah disini”. Kata Syahriadi.

Toni Tambunan.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Kadis Kominfo: Covid-19 Masih Ada, Tetap Patuhi Prokes Dengan Menjalankan 5 M

Berita

Polda Kalbar Terus Evaluasi Anggota di Lapangan Saat Lakukan Pengamanan

Berita

Gubernur Sukarwo Belum Terima Surat Mundur Bupati Jombang

Arsip

PPSU Tak Boleh Cuti, Ahok Dinilai Tak Hargai Makna Lebaran

Berita

Wabup Mempawah Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI

Berita

Setelah Nakes, di Vaksinasi Berlanjut Kepada Guru Sekolah

Berita

8 Desa di Sanggau Kini Sudah Nikmati Listrik Dan Masih 200 Desa Lagi di Perjuangkan

Berita

Kapolda Kalbar Kunjungi Polres Landak Tekankan Antisipasi Covid-19