0
0
Buruh Terzalimi Dengan Nol Persen UMK Tapsel, SBSI Akan Tempuh Jalur PTUN
Tapanuli Selatan | KompasNasional – Serikat Buruh Tapanuli Selatan akan tempuh jalur Pengadilan Tinggi Negara (PTUN) terhadap keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu Spt MM tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun 2022 kepada Gubernur Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Buruh Tapanuli Selatan (SBSI), Jefri Simanjuttak didampingi Aktifis Buruh, Arsula Gultom.SH kepada wartawan, Senin, (6/12).
Kata Jepri, pihaknya sangat menyesalkan sikap Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu yang telah menetapkan tidak ada kenaikan upah ditahun 2022 atau tetap sama dengan tahun lalu seakan terzalimi tidak peduli dengan nasib buruh.
“Buat apa kita capek – capek turun survey kelapangan toh hasilnya Nol persen atau tidak ada kenaikan upah untuk tahun 2022. Padahal harga – harga kebutuhan mengalami kenaikan.Kalau dengan upah segini Slogan Bupati Tapanuli Selatan Sehat, Cerdas dan Sejahtera, sehatnya dimana Buruh sakit. Inikan sama saja memang perhatian pak bupati ke buruh bisa kita bilang agak minim dengan keputusan Nol persen seperti itu,” ujar Jepri Simanjuttak.
Sementara Arsula Gultom SH menambahi perkataan Ketua SBSI Tapsel mengatakan sangat tidak rasional keputusan bupati akan Nol persen.
Lanjut Arsula, Jika inflasi 1% saja, maka buruh yang mau belanja akan nombok dengan angka 0% tersebut.
” Bila alasan Pandemi Covid-19 kenaikan upah2021 tidak ada kita sepakat.Setelah 2021 kalau alasannya masih karena pandemi. Kita sangat keberatan, karena perusahaan yang ada di Tapsel ini tidak ada efeknya ke pandemi.” Ungkap Arsula.
Bahkan katanya, Harga emas, tambang emas di situ pandemi mengalami kenaikan, harga sawit perkebunan disitu pandemi naik. Di mana efek pandeminya.
” Makanya akal sehat kita tidak muncul dengan Keputusan rekomendasi bupati terhadap gubernur, dengan upah tidak mengalami kenaikan,” ucap Asrula yang rekam jejaknya tahun 2017 sukses membawa ratusan buruh berjalan kaki dari Medan menuju Istana Negara di Jakarta.
“Sehatnya di mana, kalau dengan upah segini, buruh sakit. Lagian buruh di Tapsel masih banyak yang belum masuk BPJS kesehatan. Dalam arti buruh masih membayar sendiri, tapi dengan upah segini, Apakah nanti buruh sakit, sanggup membayar perobatannya.
Nah kalau untuk sejahteranya buruh, kalau gaji buruh kurang tentunya lauk pauknya bisa ikan asin, telur. Gimana bisa sejahtera buruhnya. Untuk kesehatan buruh, kalau gizinya kurang, pastinya buruhnya lebih mudah sakit. Hal ini perlu kita sampaikan kepada bapak bupati Tapsel, agar turun kebawah jangan di kantor saja,” beber Jefri Simanjuntak. (Ikhfan)
