0
0
Kapuas Hulu Kalbar KOMPAS NASIONAL.Com – Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kapuas Hulu di Putussibau, Selasa (8/3/2022).
Rakor tersebut dalam rangka monitoring implementasi kebijakan pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan,SH memaparkan pontensi, keadaan geografis serta terkait kawasan perbatasan.
Beliaumengatakan Kabupaten Kapuas Hulu luasnya 29 842,03 Km, sedangkan jumlah penduduk 259, 512 jiwa.
“Terkait masalah di perbatasan Indonesia Malaysia di Kapuas Hulu mulai dari ekonomi dan lainnya, oleh sebab itu kami berharap pembangunan Jalan Paralel Perbatasan bisa direalisasikan dan selesai sesuai perencanaan yang ada,” tuturnya.
Bupati sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah melakukan pembangunan di kawasan perbatasan seperti Kapuas Hulu.
Dahulu PLBN Nanga Badau kurang representatif, namun karena perhatian Presiden RI Joko Widodo, perbatasan menjadi megah dan menjadi kebanggan masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat membantu kami dalam pembangunan di kawasan perbatasan ini,” tuturnya.
Terkait potensi daerah di Kapuas Hulu beragam, Beliau menuturkan pontensi cukup banyak di berbagai sektor, mulai dari perkebunan sawit, potensi peternakan, wisata alam budaya dan petualangan.
“Ada pula produksi industri berupa kerajinan daerah, kuliner khas daerah dan madu,” paparnya.
Bupati Kapuas Hulu juga mengatakan sudah ada beberapa program yang dilakukan Pemerintah Daerah di perbatasan, mulai dari sosialisasi pilkada hingga sosialisasi anti narkotika.
“Ini untuk menjaga masyarakat kita di perbatasan,” tuntasnya.
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Suteikno Sulaiman mengatakan pihaknya datang ke Kapuas Hulu bukan untuk jalan-jalan, tentu ada data yang perlu dilakukan di daerah, “Kami hadir untuk membawa perubahan.
Implementasi pertahanan wilayah perbatasan adalah hal utama yang kami ingin ketahui di sini,” tuturnya.
Suteikno juga menegaskan Kemenkopolhukam membuka ruang komunikasi, sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan, utamanya berkaitan dengan program kementerian lembaga yang ada di naungan Kemenko Polhukam.
“Permasalahan yang ada dilapangan sampaikan saja kepada kami.
Baik itu terkait dengan pertahanan juga terkait kebijakan- kebijakan Pemerintah Pusat,” tuntasnya.
Rakor bersama Tim Kemenkopolhukam RI turut dihadiri Sekda Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini serta para Kepala OPD Kapuas Hulu.
M.Isnaini
