1
0
JAKARTA— Beredar video Seorang oknum anggota DPR RI berinisial RM dari Fraksi Partai Gerindra melemahkan institusi penegak hukum. Padahal oknum tersebut diduga terjerat kasus pencurian BBM.
Video RM beredar dan ramai diperbincangkan karena mengkritik KPK soal adanya nepotisme. Dalam video berdurasi 03.43 menit tersebut anggota DPR tersebut menyatakan bahwa cita-cita awal 1998 yang terbebas nggak kita dari KKN. Menurutnya, KKN sekarang malah semakin terstruktur dan tersistematis artinya ada yang salah.
Aliansi Pemuda Indonesia Hadjarudin mengatakan, video dan pernyataan tersebut justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan Institusi Hukum baik KPK, Jaksa dan Polri.
“Pernyataannya, berbanding terbalik dengan data terkini kinerja KPK, sebagaimana laporan lembaga survei Indonesia 2020-2021 kekuasan publik terhadap kinerja KPK meningkat menjadi 50%,” katanya, Jumat 25 Maret 2022.
Padahal, sepanjang tahun 2021, KPK telah selamatkan uang negara Rp416,0 Milyar. Kemudian, Kejaksaan Agung selamatkan uang negara hingga Rp255 Miliar pada 2021, sementara Polri melalui Korpolairud mengungkap 655 kasus selama tahun 2021 dan selamatkan aset negara sebesar Rp1 Triliun.
Padahal, RM justru diduga ikut terlibat dalam pencurian BBM. RM tersangkut pencurian BBM dari PT Pertamina sebanyak 21,5 ton yang terjadi pada tahun 2021 lalu. KM Putra Harapan milik RM sudah ditangkap atas pencurian solar milik Pertamina itu dan beberapa orang ‘anak buahnya’ juga ditahan dan diproses hukum.
Atas kasus itu, Hadjruddin akan kembali mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus RM ke bareskrim Polri. Kemudian, mereka juga akan melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan karena perilakunya sebagai anggota dewan yang melanggar hukum.
“Ini adalah bentuk pelemahan yang dilakukan anggota DPR-RI,sebagai fungsi pengawasan, dia justru melemahkan lembaganya sendiri. Untuk itu, kami tegas akan memprosesnya ke Badan Kehormatan Dewan dan melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri,” katanya.
Dia berharap nantinya laporan tersebut dapat diusut tuntas oleh para pihak berwajib, seperti Polri. Dia juga berharap agar kasus ini tidak lagi terjadi dan melibatkan anggota DPR lainnya. Dia juga berharap agar DPR dan pemerintah lainnya juga tidak asal kritik saja tanpa bercermin dengan sikap dan perilaku yang mereka lakukan sendiri.
(Bambang Irawan)
