Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin terkait rencana pembangunan gedung DPR. Sebab dalam pernyataannya, Akom mengatakan anggota DPR yang menolak pembangunan perpustakaan DPR adalah sesat pikiran.
“Kalau saudara Ade Komarudin bilang anggota DPR sesat pikiran, saya pikir salah. Kalau dia bilang perlu ada perpustakan supaya tidak sesat pikiran saya pikir pernyataan itu perlu diselidiki,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Menurut Fadli, ide pembangunan perpustakaan DPR karena menilai anggota sesat pikiran seolah-olah menelanjangi anggota DPR itu sendiri. Karenanya Fadli meminta agar Akom mencabut pernyataan dan segera meminta maaf kepada seluruh anggota DPR.
“Karena kami merasa tidak berpikiran sesat kemudian dengan adanya perpustakaan pikiran kami jadi lurus. Kalau betul ada pernyataan seperti itu, pernyataan itu harus dicabut. Harus minta maaf, enggak bisa dong bilang anggota DPR berpikiran sesat,” cetus politisi Gerindra ini.
Rencana pembangunan perpustakaan DPR menurut Fadli bukan satu-satunya dalam usulan penataan kawasan DPR selama ini.
“Karena dalam surat ajuan juga untuk museum, ruang anggota dan staf ahli. Kalau bangun dengan hrga fantastis, saya kira saudara Ade salah paham,” tandas dia.
Sebelumnya Ade Komarudin saat menerima para cendekiawan pengusul pembangunan perpustakaan DPR menyatakaan mendukung usulan itu. Ade menilai kedatangan mereka membawa niat mulia. Dia menyatakan tak masalah tidak percaya dengan anggota DPR, tapi jangan tidak percaya pada cendekiawan.
“Kalau teman-teman enggak percaya sama cendekiawan saya enggak tahu lagi, sudah kiamat dunia. Saya minta kita semua dengan pendekatan positive thinking. Saya selaku ketua DPR tolong teman-teman dukung dengan baik. Anggota DPR yang sesat pikirannya menjadi lurus,” jelas Ade.
Soal anggarannya, Ade akan membahasnya dengan pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi. Sejauh ini menurutnya anggaran pembangunan gedung DPR sudah ada, tinggal memasukkan agenda proyek perpustakaan di dalamnya.
“Itu menurut saya multiyears, tidak mungkin tidak terwujud. Soal anggara tak ada masalah, kita tinggal modifikasi dengan anggaran DPR,” pungkasnya (mdk|dwk)






