0
0
Mempawah Kalbar,KOMPAS NASIONAL.Com-Bupati Mempawah Erlina, menghadiri Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024.
Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Senin (14/3/2022).
Turut dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Kalbar, Ketua TP PKK, Kepala Dinas Kesehatan dan Bappeda se-Kalimantan Barat serta pihak terkait lainnya.
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BKKBN tersebut, dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan menghadirkan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat.
Menurut laporan yang disampaikan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat, bahwa tujuan dari sosialisasi yang digelar adalah untuk mendapatkan penguatan komitmen kepala daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan angka stunting.
“Dengan demikian, seluruh kepala daerah selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) beserta seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di wilayahnya hingga satgas di lapangan yaitu tim pendamping keluarga akan memiliki arah gerak yang sama, pemahaman yang sama, komprehensif tentang bagaimana menurunkan angka stunting sejalan dengan Pepres Nomor 72 Tahun 2021 dan juga RAN-PASTI,” jelas Muslimat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24, 4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Diharapkan, di tahun 2023 nanti tren penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan 5 pilar yang menjadi strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Yaitu Pilar 1, komitmen dan visi kepemimpinan. Pilar 2, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Pilar 3, konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Pilar 4, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan Pilar 5, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Hasto juga menerangkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, difokuskan pada faktor dengan persentase 70 persen yang mempengaruhi stunting, yaitu jamban yang kurang bagus, air bersih yang belum bagus dan rumah yang masih kumuh.
Di tempat yang sama, Wagub Kalbar, Ria Norsan menekankan sumber daya manusia adalah sumber daya yang tidak akan habis, sehingga peningkatan sumber daya manusia harus diperhatikan.
“Salah satu yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita meningkatkan SDM. Dengan peningkatan SDM, daerah kita ini bisa maju.
SDM yang baik akan meningkatkan pada segala bidang,” ucap Ria Norsan.
Menurut Ria Norsan, salah satu penghambat terciptanya sumber daya manusia yang baik adalah stunting.
Untuk daerah Kalimantan Barat, stunting berada diangka 29,8 persen.
“Untuk mencapai target nasional, kita harus keroyokan, tidak bisa masing-masing. Pemerintah daerah bersama TP PKK, dan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Ria Norsan berharap kedepannya angka stunting di Kalbar akan terjadi penurunan dan SDM yang baik akan terbentuk di Kalbar sehingga pembangunan di Kalbar akan semakin maju.
Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina yang ditemui seusai acara mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen dalam upaya percepatan penurunanan angka stunting. Menurutnya, Pemkab Mempawah bersama pihak-pihak terkait akan mengikuti langkah-langkah sesuai regulasi yang telah ada, sehingga target dan cita-cita Presiden Joko Widodo dapat terwujud.
(Hasnan Sutanto)
