0
0
Kompas Nasional l PEMATANGSIANTAR-Keberadaan sekolah negeri yang tidak sebanding dengan pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering kali membuat penerapan zonasi bermasalah. Sehingga banyak terdapat siswa yang tidak tertampung pada satuan pendidikan lanjutan khususnya pada sekolah milik pemerintah.
Menurut Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar – Simalungun, James Andohar Siahaan, Bahwa di Kota Pematangsiantar perlu dilakukan penambahan gedung sekolah baru khususnya SMA Negeri untuk menambah daya tampung siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selanjutnya.
“Kami melihat, jumlah sekolah SMP yang ada di Siantar dengan kapasitas sekolah SMA Negeri yang kami miliki, itu tidak berimbang outputnya dengan daya tampung yang kita punya. Maka sangat diharapkan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menambah tiga sekolah negeri baru lagi,”ucapnya, Jumat (23/7/21).
Katanya, aspirasi tersebut juga sudah diutarakan pada DPRD Kota Pematangsiantar yakni pada komisi II. Hasil temuan cabang dinas (Cabdis) di Siantar – Simalungun bahwa sekolah SMA Negeri tidak sanggup menampung siswa-siswi dari SMP negeri maupun swasta tiap tahunnya. Pihak dewan pun menyetujui keinginan kami tersebut.
Satu sisi, meskipun banyak murid yang sebelumnya bersekolah di SMP swasta, namun ketika melanjutkan pendidikan lanjutan, mereka lebih dominan bersekolah ke SMA Negeri. Sehingga, jumlah siswa yang mendaftar PPDB pada tingkat SMA menjadi lebih besar.
“Ada tiga lokasi yang menurut kami patut untuk ditambahkan lagi sekolah SMA Negeri baru, yakni di Kecamatan Siantar Marimbun, Siantar Marihat, dan Siantar Martoba. Ketiga daerah ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup lumayan. Disamping itu jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah juga banyak disana,”jelas James.
“Kami meminta pada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menyiapkan lahan di ketiga lokasi tadi. Lalu, kita ajukan pada Gubernur Sumatera Utara untuk dibangun gedung sekolah baru tingkat SMA,”tuturnya.
Nantinya, sambung dia, kebutuhan – kebutuhan yang pendidikan berkeadilan ini bisa terealisasikan di Kota Pematangsiantar. Karenanya, ia meminta pemkot untuk segera melakukan evaluasi soal alokasi lahan untuk gedung sekolah, terkait daya tampung sekolah untuk menerima peserta didiknya.
Selain itu, penyelenggaraan PPDB sudah mengalami perbaikan walaupun itu masih belum cukup. Karena, secara umum masih terjadi kekisruhan yang disebabkan belum meratanya sarana fasilitas pendidikan, terlebih dengan mulainya pelaksanaan secara online
“Kami tidak ingin muluk-muluk dengan memberikan syarat khusus bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan lahan yang diperlukan untuk membangun sekolah. Yang pasti membutuhkan lahan strategis yang dekat dengan pemukiman dan akses transportasi,”pungkas James.
Toni Tambunan.
